Hukum

Pemprov DKI Menang di MA

BTN iklan

JAKARTA -Lei,  Mahkamah Agung mengabulkan upaya kasasi Dinas Perhubungan DKI melawan PT Ifani Dewi dalam perkara pembatalan putusan arbitrase terkait dengan tender pengadaan bus Transjakarta.

Tiga hakim agung yakni Abdurrahman, I Gusti Agung Sumanatha, dan Syamsul Ma’arif telah memutus perkara 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 pada 18 Mei. Dalam amarnya, majelis hakim agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Dinas Perhubungan DKI.

Kemenangan Dishub DKI membuat mereka tak harus membayar denda yang dijatuhkan dalam perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan itu juga membalik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memenangkan kubu PT Ifani dan BANI.

Kubu Ifani Dewi yang merupakan pemenang tender pengadaan bus Transjakarta mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Agung tersebut. Mereka meminta diadakannya arbitrase ulang guna mendapatkan keadilan.

Ifani Dewi—termohon dalam perkara kasasi—tetap menuntut Pemprov DKI membayar ganti rugi senilai Rp130 miliar. Jumlah tersebut merupakan hasil putusan di BANI yang dikuatkan oleh PN Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu.

Pemprov DKI divonis melakukan wanprestasi lantaran tidak melaksanakan kontrak untuk membayar 161 unit bus Transjakarta, yang terdiri dari 124 bus medium, 36 single bus, dan satu bus gandeng.

Akan tetapi, Pemprov DKI menolak membayar ganti rugi dan melanjutkan kasus ke tingkat kasasi. Pasalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menyatakan PT Ifani Dewi bersekongkol dalam memenangi tender pengadaan bus Transjakarta.

Kuasa hukum PT Ifani Dewi, Kurniawan Adinugroho mengaku belum mendapat salinan putusan dari Mahkamah Agung tersebut. Pihaknya kecewa apabila pada akhirnya MA mengabulkan permohonan keberatan dari Pemprov DKI.

“Pemprov tidak bisa mangkir dari kewajibannya untuk membayar. Kalau perlu, diadakan saja arbitrase ulang,”

Dia juga menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 yang telah disepakati, memang tidak ada anggaran dana untuk pembayaran kepada Ifani Dewi.

Meskipun begitu, pembayaran ganti rugi tetap harus dijalankan. Pihaknya juga akan mengajukan review yuridis alias tinjauan ulang ke MA terkait dengan APBD DKI Jakarta.

Menurutnya, Pemprov DKI dapat dengan mudah membayar ganti rugi dengan berbagai alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah hasil audit keuangan dan persentase dari pembayaran kerugian negara.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami