LiputanNasional

Pemprov DKI Siap Banding

BTN iklan

JAKARTA/Lei —Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN) memenangkan gugatan nelayan Teluk Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan pihaknya menempuh jalur hukum semaksimal mungkin untuk memenangkan kasus ini.

“Memang tiga-tiganya kalah di tingkat PTUN. Namun, kami akan lakukan banding ke Pengadilan Tinggi,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (19/3).

Dia menuturkan pihaknya akan menyiapkan memori banding setelah menerima salinan putusan majelis PTUN. Untuk memperkuat, Yayah mengatakan akan berkonsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk mengumpulkan serta melakukan verifikasi data.

Salah satu SKPD DKI yang memiliki peranan sentral dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pasalnya, dinas yang dipimpin oleh Isnawa Adji tersebut yang menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) megaproyek reklamasi Teluk Jakarta, termasuk pulau F, I, dan K.

Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus segera memperbaiki dokumen apabila putusan majelis menyebutkan bahwa KLHS maupun analisis dampak lingkungan (AMDAL) ketiga pulau terbukti tak sesuai aturan.

“Kami akan lakukan cross check terlebih dahulu sebelum mengajukan memori banding. Tujuannya agar data yang ada benar-benar valid dan tidak memberatkan putusan hakim. Kami berupaya untuk memperbaiki kesalahan di tingkat banding,” jelasnya.

Dia mengatakan proses perizinan tiga pulau sudah dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai prosedur. Pemprov DKI melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI beberapa kali sudah melakukan konsultasi publik terkait penyusunan KLHS dan AMDAL dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Meski demikian, Yayan berjanji akan menambahkan berbagai data dan fakta dari lapangan untuk melengkapi memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tinggi.

“Putusan hakim itu biasanya ada faktor teknis dan non-teknis. Kami akan periksa keduanya. Misalnya kami merasa data-data sudah lengkap, tetapi hakim memiliki pertimbangan lain makanya gugatan tidak diterima,” ungkapnya.\

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan sudah menugaskan Biro Hukum untuk menyiapkan memori banding dalam waktu dekat. Dia juga mengaku tidak terlalu mempermasalahkan putusan PTUN yang meminta pemerintah Ibu Kota mencabut izin pelaksanaan reklamasi pulau F, I, dan K.

“Putusan PTUN tidak terlalu berpengaruh buat kami. Putusan ini kan belum inkrah, masih bisa banding,” katanya.

Menurutnya, proyek reklamasi saat ini sudah sesuai dengan aturan. Dia bahkan mengklaim sudah melakukan focus group discussion (FGD) dan semua tahapan yang sesuai instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar permasalahan reklamasi dapat segera selesai.

“Hasil FGD dan KLHS sudah dikirim ke KLHK. Nanti mereka akan menyampaikan tembusan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman,” lanjutnya.

Selain itu, Saefullah juga meminta agar masyarakat Jakarta tidak terlalu mempertentangkan pembangunan megaproyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Dia sadar bahwa pelaksanaan reklamasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan hidupnya di perairan Pantai Utara Jakarta. Meski demikian, pemerintah berjanji untuk meminimalisasi dampak negatif atas pembangunan tersebut. Beberapa solusi yang ditawarkan yakni menyediakan lapangan pekerjaan dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi nelayan.

“Jangankan membangun pulau . Pemerintah bikin apapun pasti berdampak ke penduduk. Kalau hanya diskusi masalahnya enggak akan selesai,” ucapnya.

 

bisnis

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fifteen − two =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami