Hukum

Penambahan Kewenangan Masih Jadi Ganjalan

BTN iklan

JAKARTA/Lei — Penambahan kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyadapan masih menjadi persoalan yang diperdebatkan. DPR pun membuka peluang perbaikan draf RUU Persaingan Usaha.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan draf RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan diperbaiki di tahap harmonisasi oleh Panitia Kerja.

Beberapa poin yang kemungkinan diubah diantarnya soal perlindungan ekstra terhadap pelaku usaha kecil dan pelaku usaha dalam negeri. Selain itu, penyempurnaan akan dilakukan terkait dengan fungsi pelaporan, penyelidikan, penuntutan dan pemutusan yang berada dalam satu atap.

Dia menilai dampak dari kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), misalnya dalam memutuskan perkara kartel, dapat menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah.

“Revisi UU harus menghindari terciptanya lingkungan usaha yang tidak kondusif yang membuat ketakutan dunia usaha dan investor, sehingga berakibat pada kondisi ketidakstabilan perekonomian nasional,” ujarnya, Rabu (30/11).

Dia menambahkan bahwa proses RUU Persaingan Usaha ini masih panjang. Oleh karena itu, masih ada kesempatan untuk berbagai pihak menyampaikan aspirasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Advokat Hermawanto menilai RUU hasil inisiatif Komisi VI DPR ini masih kabur. Oleh karena itu, pemerintah lebih baik membuat aturan turunan khusus yang belum diatur pada RUU atas perubahan UU No. 5/1999.

Ketidakjelasan tersebut, lanjutnya, merujuk pada Pasal 39 RUU Perubahan UU No. 5/1999. Pasal itu memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap pelaku usaha yang menolak memberikan alat bukti pada pemeriksaan.

Dengan begitu, KPPU dinilai semakin menegaskan statusnya sebagai penegak kriminal layaknya kepolisian. Padahal, KPPU sejatinya hanya bisa melakukan pemeriksaan adminstratif saja.

Dia meminta revisi undang-undang dilengkapi dengan aturan turunan yang mengatur tentang status, mekanisme, kontrol, pertanggungjawaban dan kode etik KPPU.

Hal senada disampaikan ekonom dan guru besar Universitas Indonesia Ine Minara S. Ruky. Menurtunya, UU Persaingan Usaha yang baru akan mengkhawatirkan pelaku usaha apabila tidak dibuat aturan turunannya.

Dia menyebutkan draf RUU seolah-olah menjadikan KPPU sebagai lembaga peradilan pidana alih-alih adminstratif. Poin perubahan yang kabur dalam revisi undang-undang dinilai akan memberikan ruang untuk penyalahgunaan wewenang.

Aturan turunan, sebutnya, harus mengatur tentang dasar izin menggeledah, menyita dan menyadap yang termuat pada Pasal 35 RUU Perubahan atas UU No.5/1999.

Pakar hukum persaingan usaha Binoto Nadapdap menambahkan, kode etik KPPU harus masuk dalam RUU maupun aturan turunannya. Hingga saat ini, kode etik itu belum juga dibuat.

Dia mencontohkan soal batasan komentar komisioner KPPU soal perkara yang tengah berjalan. “Tetapi serba salah juga, karena kode etik KPPU belum dibuat jadi belum diatur secara jelas mengenai hal tersebut.”

HANYA ADMINISTRATIF

Binoto tidak sepakat bahwa KPPU lembaga superbody karena lembaga tersebut hanya memiliki kewenangan administratif. Superbody KPPU, katanya, disalahtafsirkan oleh pelaku usaha yang telah dihukum oleh lembaga tersebut.

Menurutnya, KPPU bukanlah badan peradilan yang memiliki kewenangan penuh. Adapun putusan KPPU masih dapat diupayakan pembatalan di pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung. “Fungsi dan tanggung jawan KPPU ini sudah sama dengan otoritas persaingan usaha di luar negeri. Tidak ada yang superbody.”

Sementara itu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf meminta sejumlah pihak untuk memahami draf RUU No. 5/1999. RUU tersebut diklaim telah jelas menyebutkan bahwa pemeriksaan di KPPU hanya bersifat administratif.

Artinya, kata Syarkawi, proses hukum di KPPU tidak ada kaitannya dengan hukum acara pidana maupun perdata. Proses pidana baru akan dieksekusi apabila pelaku usaha tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Tindakan pidana juga akan dilakukan apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan KPPU.

“Lagipula, tindakan pidana itu yang mengeksekusi adalah pihak kepolisian. Namun atas permintaan KPPU,” katanya. Otoritasnya, lanjut dia, tidak dapat melakukan penggeledahan sendiri ke pelaku usaha.

Syarkawi menambahkan aturan terkait dengan kerja sama KPPU dan kepolisian telah diatur dalam nota kesepahamanan bersama. Adapun aturan teknisnya akan diatur dalam RUU Persaingan Usaha.

Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami