Liputan

Penanggulangan Covid-19 Dalam Prespektif Hukum Adat

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Pemberlakukan PSBB belum menjawab penyelesaian putusnya mata rantai Covid-19.

Bahkan, pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di level daerah, masing-masing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah Covid-19.

Perluasan sebaran Covid 19 tersebut, telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

Dalam prespektif hukum adat Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia atau APHA Indonesia, Laksanto Utomo menyatakan, seharusnya masyarakat adat dilibatkan pemerintah menghadapi pandemi.

“Karena kearifan lokal masyarakat adat sudah seharusnya menjadikan contoh dan panutan, agar apa yg menjadi program pemerintah efektif,” terang Laksanto pada wartawan dalam diskusi virtual melalui zoom, Selasa (5/5/2020).

Juga tentunya sambung Laks, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat adat yang terkena dampak PSBB, sehingga program bantuan untuk penanggulangan bencana dapat dirasakan masyarakat adat yang terdampak PSBB.

Sementara itu, Pengajar Hukum dari Universitas Sumatera Utara, Rosnidar Sembiring menganggap, aturan PSBB tidak menjawab sama sekali tentang pelaksanaan PSBB, terutama terkait negara melindungi warga negaranya dari virus.

Seperti dalam pasal 4 ayat 1, PP 21 Tahun 2020, berisi tentang cakupan PSBB, itu sama persis dengan pasal 59 ayat 3 UU 6 Tahuh 2018 tentang karantina.

Sekalipun sambung Prof Rosnidar terdapat tambahan, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Cuma dijelaskan kebutuhan dasar penduduk. Seperti kebutuhan pelayanan kesehatan, pangan dan kehidupan sehari-hari,

” Seharusnya dijelaskan secara rinci minimal siapa yang ditugasi dan penanggung jawab pembelian, apakah daerah atau pusat. Kalau pusat kementerian mana atau lembaga mana, dan bagaimana mekanisme koordinasinya,” terangnya.

Ia juga menyebut PSBB juga berdampak pada masyarakat adat. Akan tetapi, masih ada ladang, sawah dan tanaman lain untuk dikonsumsi, masyarakat adat.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami