HEADLINESHukum

Pencabutan HGB Pulau Reklamasi Timbulkan Ketidakpastian

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) meminta untuk menunda dan membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) yang diberikan pada pengembang pulau reklamasi kemudian ditolak oleh Kementerian Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) jadi pembelajaran bagi pemerintah dan pelaku usaha. Lantaran masalah regulasi belum jelas tetapi proyek sudah dikerjakan dapat membuat ketidakpastian bagi investor.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menuturkan, kebijakan proyek reklamasi sejak awal sudah menjadi polemik. Proyek reklamasi tersebut juga terkait pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pelaku usaha. Oleh karena itu, proyek reklamasi menurut Sarman perlu dijelaskan oleh pemerintah.

Seharusnya menurut Sarman, proyek reklamasi tersebut sudah jelas urusan izin, dasar hukum dan lingkungan hidup oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sebelumya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.

Surat permohonan dikirim untuk membatalkan tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu ditandatangani oleh Anies pada 29 Desember 2017.

Bila investor sudah masuk dalam sebuah proyek, dan timbul masalah saat proses pengerjaan dapat menimbulkan kekhawatiran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakrta meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (PBN) membatalkan penerbitan izin hak guna bangunan (HGB) di pulau reklamasi dinilai salah alamat. Hal itu lantaran dapat menganggu kredibilitas BPN.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti punya alasan kuat untuk meminta membatalkan izin hak guna bangunan (HGB) di pulau reklamasi. Hal itu mengingat Pemprov DKI Jakarta yang juga sebelumnya meminta penerbitan HGB di pulau reklamasi kepada BPN. Kemudian BPN memberikan izin atas permintaan tersebut.

Agus mengatakan, bila Pemprov DKI Jakarta ingin batalkan HGB di pulau reklamasi sebaiknya tempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan BPN tak dapat menerima permohonan Anies tersebut. Sebab, HGB yang dikeluarkan BPN sudah sesuai dengan administrasi pertanahan. “Karena itu, (HGB) tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum,” tuturnya.

Selain itu, Sofyan menilai korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya sudah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB. “HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan,” ucapnya.

Sofyan berujar HGB juga telah diterbitkan di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Menurutnya, jika nanti ada peralihan harus dengan persetujuan pemegang HPL. “Kalau pembebanan dan lainnya itu harus mendapat persetujuan pemda DKI Jakarta. Itu pendapat kami,” katanya.

Sofyan menuturkan pemerintah DKI Jakarta dapat menggugat BPN ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tak sepakat dengan keputusan BPN. Hal ini, kata dia, demi menciptakan kepastian hukum dalam bidang administrasi tanah. “Kalau PTUN menyatakan dibatalkan, keputusan kami akan kami batalkan,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami