Pendapatan Surabaya Terancam Hilang Rp 2,8T

Surabaya, LEI/Antara – Pemerintah Kota Surabaya terancam kehilangan pendapatan Rp2,8 triliun setelah pemerintah pusat membatalkan enam perda daerah di Surabaya, salah satunya Perda 4 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Yusron Sumartono, di Surabaya, Selasa mengatakan perda tersebut memuat tentang aturan pemkot melakuan pemungutan pajak dan retibusi daerah.

“Setiap tahunnya pemkot mendapatkan pendapatan asli daerah dari dua sektor tersebut dengan jumlah mencapai Rp2,8 trilliun. Jika sampai perda itu dibatalkan, maka bisa berakibat Pemkot Surabaya akan kehilangan potensi pendapatan tersebut,” katanya.

Yusron Sumartono mengatakan hingga kini memang pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat. Pengumuman enam perda dibatalkan itupun hanya ia ketahui dari rilis pemerintah pusat di media internet.

Namun demikian, lanjut dia, sampai sekarang pihaknya masih belum tahu, poin mana yang menyebabkan perda ini akan dibatalkan. “Kamis belum jelas, dibatalkannya di pasal tertentu saja atau secara keseluruhan,” kata Yusron.

Kondisi ini menurut Yusron sangat disayangkan sebab seharusnya ada komunikasi dan pemberian penjelasan dulu dari pemerintah pusat. Karena dengan begini membuat daerah juga gundah dan bertanya-tanya, terlebih pemkot merasa bahwa ketentuan dalam perda itu tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Oleh sebab itu, menurut Yusron, pihaknya kini hanya bisa menunggu ada informasi dari pusat. Paling tidak DPPK akan menunggu ada surat pemberitahuan atau penjelasan sampai lebaran minggu depan.

Namun jika sampai waktu tersebut belum ada pencerahan, maka DPPK akan terbang ke Jakarta untuk menanyakan langsung kejelasan terkait pembatalan perda tersebut.

“Yang jelas dampaknya kalau sampai perda ini dibatalkan ya sangat signifikan. Surabaya sangat bergantung dari pendapatan asli daerahnya. Seperti perda retribusi IMB, lalu HO, dan tentang retribusi menara telekkomunikasi,” katanya.

Sedangkan yang langsung ditangani DPPK yang termaktub dalam Perda No 4 Tahun 2011 adalah mekanisme penarikan pajak hotel, restoren, dan hiburan umum.

Meski begitu, ia berharap kegundahan tidak meluas dirayakan oleh Pemkot Surabaya. Sebab dalam pembuatan perda itu pun ada dasar penyusunan yaitu undang undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi seharusnya jika perda kota Surabaya dibatalkan tetap bisa memungut dengan dasar UU tersebut.

“Kan kita ada dasarnya yaitu UU. Kalau perda dibatalkan ya seharusnya kita masih bisa mungut dengan dasar UU yang kekuatannya lebih tinggi,” katanya.