Opini

Pendidikan Advocat Pasca Putusan MK

BTN iklan

Daya Tarik Profesi Advokat dan Keterpanggilan APPTHI

Advokat (“Advocaat”)  berasal dari bahasa Latin “advocatus” yang berarti pembela/ahli hukum di dalam atau di luar pengadilan.  Dewasa ini, profesi Advokat makin menarik minat (interesant) bagi Sarjana berlatar belakang pendidikan hukum yang baru lulus (fresh graduate).

Setiap tahunnya, belasan ribu mahasiswa alumni ratusan Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia, mempunyai kecenderungan memilih advokat sebagai profesinya. Dan  preferensi mahasiswa hukum cenderung memilih untuk menjadi advokat terjadi di hampir semua Peguruan Tinggi Hukum di Indonesia. Trend demikian tentu saja menjadi daya tarik bagi Organisasi Advokat untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat.

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat oleh organisasi advokat memang menjadi syarat untuk pengangkatan advokat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang selama ini dijalankan oleh organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, dianggap melanggar hak konstitusional khususnya oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). Hak konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan Pusat APPTHI mengajukan permohonan constitutional review UU Advokat kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengaturan PKPA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat. Dalam pandangan Pimpinan Pusat APPTHI, seharusnya PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau sekolah tinggi hukum.

Posisi APPTHI (legal standing). Sebagai pemohon, APPTHI adalah organisasi di bidang pendidikan tinggi ilmu hukum yang merasa turut bertanggung jawab mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

APPTHI berpandangan bahwa ada kewajiban APPTHI untuk ikut serta menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Salah satu perwujudan dari kewajiban ini adalah dengan menjadikan PKPA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum.

Putusan MK tentang PKPA

Uji Konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Advokat terhadap UUD 1945 ini ‘diaminkan’ oleh MKRI. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan dalam Perkara 95/PUU-XIV/2016 yang diucapkan tanggal 23 Mei 2017, dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa oleh karena dalam pelaksanaan PKPA haruslah terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA.  Terkait dengan hal ini kerjasama penyelenggaraan PKPA dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting.

Menurut MK, frasa “pendidikan”, yang melekat dalam PKPA, secara implisit mengisyaratkan harus terpenuhinya kualifikasi “pedagogi” yang lazimnya dituangkan dalam suatu “Kurikulum”. Karena itu, menurut MK, organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian.

MK mendasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945. Selain itu, menurut MK, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi advokat tetap sebagai penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Hukum yang Terakreditasi B.

Dalam Putusannya MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai (conditional unconstitutional) “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”.

MK juga menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditional unconstitutional) “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”;  Pada bagian lain MK menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai (conditional unconstitutional) “lulus ujian yang diadakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”; Juga menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf f  UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditional unconstitutional) “lulus ujian yang diadakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”.

Putusan MK ini sejalan dengan maksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menegaskan bahwa Organisasi Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Menurut MK, untuk menjaga peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum.

Tugas Perguruan Tinggi Hukum Pasca Putusan MK

Tanpa Putusan MK sebenarnya banyak PKPA yang sudah berjalan yang penyelenggaraannya dilakukan dengan melakukan kerjasama antara dengan Organisasi Advokat dengan Perguuan Tinggi Hukum. Namun Putusan MK ini, selain meneguhkan (menjadi dasar yang kuat) bagi Organisasi Advokat dan Perguruan Tinggi Hukum melakukan kerjasama penyelenggaraan PKPA bagi para calon Advokat.

Konsekuensi lain dari Putusan ini adalah dituntutnya Perguruan Tinggi Hukum untuk mengambil peran aktif dengan membuat kurikulum khusus terkait dengan penyusunan Materi (Kurikulum) PKPA.  Materi yang disajikan unuk calon Advokat  mempunyai kualitas isi materi dan pemateri dengan standar yang relatif sama.

Penentuan patokan Akreditasi minimal B bagi Perguruan Tinggi Hukum dalam penyelenggaraan PKPA sebagaimana putusan MK menjadikan penyelenggaraan PKPA memiliki tingkat kualitas yang juga setara dengan akreditasi penyelenggara Perguruan Tinggi Hukum. Sehingga diharapkan hasil PKPA tersebut akan dapat melahirkan para Advokat yang handal, profesional dan berintegritas.

Tugas Perguruan Tinggi Hukum di Indonesia melalui BKS Fakultas Hukum Negeri dan APPTHI tentu saja menyusun Kurikulum PKPA yang mempunyai standar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan profesi advokat dewasa ini.

Tugas sekaligus harapan lainnya tentu saja Sistem Penyelenggaraan PKPA Pasca Putusan MK harus benar-benar memiliki standar kualifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi bukan saja karena profesi ini adalah profesi yang sangat penting bagi upaya penegakan hukum dan keadilan namun karena profesi advokat merupakan profesi yang sungguh-sungguh mulia sejak semula (officium nobile). Inilah tugas berat bagi kalangan Perguruan Tinggi, utamanya bagi APPTHI.

Padang, 22 Juli 2017

Dr. Otong Rosadi (Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close