Penegakan Hukum (Kasus e-KTP) Penyidik Harus Manfaatkan LPSK

JAKARTA-LEI, Layanan perlindungan saksi yang menjadi tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hendaknya dimanfaatkan oleh para penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum dengan memastikan perlindungan bagi para saksi.

Dengan demikian diharapkan suatu kejahatan dapat terungkap melalui proses peradilan ideal.
Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, menyoroti perkembangan proses peradilan kasus  korupsi KTP elektronik, di mana pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (23/3), salah seorang saksi tiba-tiba mencabut dan membantah semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Meskipun saksi mengaku terancam oleh penyidik saat di-BAP,  keterangannya tidak serta merta dipercaya majelis hakim. Kemungkinan saksi mendapatkan tekanan dari pihak-pihak lain terkait megakorupsi ini juga terbuka. Karena itu perlindungan bagi saksi dalam kasus ini sangat diperlukan karena potensi ancamannya cukup tinggi,”  ujar Abdul, Jumat (24/3).

Abdul mengatakan, salah satu alasan dibentuknya LPSK yaitu membantu terwujudnya proses hukum yang ideal. Salah satunya dengan memastikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi, khususnya dalam kasus korupsi.

Karena itu dia mengimbau penegak hukum dapat memanfaatkan layanan  perlindungan yang diamanatkan negara kepada LPSK.Menurut dia, pada saat pembacaan dakwaan, sejumlah nama, mulai pejabat, politisi hingga pengusaha disebut-sebut menerima percikan uang dari kerugian negara yang mencapai   Rp2,9 triliun tersebut. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus dengan kerugian negara terbesar yang ditangani KPK, ancaman terhadap saksi juga tinggi.

Apa yang terjadi pada saksi yang dihadirkan jaksa, yaitu mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, juga besar kemungkinan akan terjadi pada saksi-saksi lainnya.