Hukum

Pengacara Novanto Mau Adukan KPK ke Pengadilan HAM Internasional Mana?

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyataan kuasa hukum tersangka Setya Novanto, Frederich Yunadi, akan mengadukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dipertanyakan Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana.

“Menjadi pertanyaan, pengadilan HAM internasional mana yang dimaksud Frederich Yunadi? Dalam peradilan internasional tidak ada lembaga yang secara spesifik disebut sebagai Pengadilan HAM Internasional,” ujar Juwana dikutip dari Antara, Minggu (19/11/2017).

Juwana mengatakan, lembaga yang mirip dengan Pengadilan HAM Internasional adalah European Court of Human Rights (ECHR). Namun lembaga itu mempunyai lingkup kewenangan yang terbatas yaitu di lingkungan Uni Eropa dan hanya berlaku untuk warga dari Uni Eropa.

Dengan demikian, warga negara Indonesia (WNI) tidak mungkin mengajukan permohonan ke ECHR. Sementara dalam lembaga peradilan internasional ada pengadilan yang disebut sebagai Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC).

Namun lembaga ini pun melakukan proses hukum bila ada individu yang menduduki jabatan di pemerintahan yang melakukan kejahatan internasional, yang di Indonesia diistilahkan sebagai pelanggaran HAM berat.

Menurut Juwana, kejahatan internasional terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan perang agresi. Empat jenis kejahatan internasional tersebut tidak termasuk apa yang dituduhkan Yunadi terhadap KPK.

Namun perlu diketahui, hingga sekarang Indonesia bukan peserta dari statuta Roma yang merupakan instrumen bagi pendirian ICC.

Selanjutnya ada dewan di PBB yang disebut Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council). Namun Dewan ini tidak berbentuk pengadilan. “Oleh karenanya, perlu dipertanyakan apa yang dimaksud oleh Frederich Gunadi sebagai Pengadilan HAM Internasional? Penjelasan perlu dilakukan agar tidak ada penyesatan bagi publik,” ujar Juwana.

Sebelumnya, Yunadi, berencana menuntut KPK ke pengadilan HAM internasional atas perlakuan KPK terhadap Novanto. Yunadi juga yang sempat berkeras bahwa harus ada izin presiden untuk memeriksa Novanto.

Setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Novanto dan kuasa hukumnya mendalilkan bahwa pemeriksaan kepada Novanto yang merupakan anggota DPR harus seizin presiden sehingga dia beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka.

Karena beberapa kali tidak memenuhi panggilan, penyidik KPK sempat mendatangi rumah tersangka Novanto di daerah Jakarta Selatan pada Rabu malam hingga Kamis dinihari kemarin. Namun Novanto tidak berada di rumahnya.

Besoknya, beredar kabar bahwa Novanto akan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba muncul kabar bahwa mobil Toyota Fortuner hitam B 1732 ZLQ yang ditumpangi Novanto mengalami kecelakaan.

Mobil yang dikemudikan wartawan Metrotv, Hilman tersebut melaju kencang dari arah Jalan Permata Berlian menuju arah Permata Hijau, Jakarta Selatan menabrak tiang listrik.

Novanto pun kemudian dibawa ke Sakit Medika Permata Hijau. Dari rumah saki ini, kemudian KPK memindahkannya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami