Liputan

Pengacara Tanggapi Soal Novanto Belum Bersikap Terbuka

BTN iklan

Jakarta, 24/1 (Antara) – Firman Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto menanggapi terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai kliennya itu belum bersikap terbuka selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Ya tentu lah proses ini kan kami ikuti, ada waktunya kan keterangan beliau akan diberikan,” kata Firman di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Sementara itu saat dikonfirmasi sampai sejauh mana proses “justice collaborator” (JC) yang diajukan Novanto, ia mengaku bahwa KPK masih meminta banyak persyaratan.

“Ya kan banyak yang diminta persyaratan-persyaratannya, ya kami penuhi lah persyaratannya,” ucap Firman.

Ia pun menyatakan bahwa sebagai warga negara terbuka bagi Novanto untuk diberikan status JC oleh KPK.

“Ya sebagai warga negara ya jelas lah. Misalnya, soal penganggaran dan soal perencanaan itu nanti kan beliau akan memberikan konstruksi,” ungkap Firman.

Sebelumnya, KPK menilai terdakwa perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e) Setya Novanto belum bersikap terbuka dan mengakui perbuatannya selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hal tersebut sebagai respons terkait pengajuan “justice collaborator” (JC)oleh mantan Ketua DPR RI itu.

“Status JC belum diputuskan, kami masih mempertimbangkan pengajuan yang pernah disampaikan sebelumnya. Namun, perlu juga kami sampaikan ke publik bahwa cukup banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apakah orang yang prosesnya cukup sulit dan KPK mengeluarkan DPO diberikan posisi sebagai JC,” kata Juru Bicara Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Febri menjelaskan bahwa orang yang menjadi JC tentu saja harus mengakui kesalahannya dan membuka peran pihak lain seluas-luasnya.

“Sampai saat ini, baik di proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun di proses penyidikan kami belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan yang bersangkutan,” kata Febri.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close