BTN ads
Hukum

Pengaduan Terhadap Penerapan e-toll

Wahyu Nugroho (kanan) dan Dr. Yuherman (kiri)

Jakarta, LEI (20/09) Sehubungan dengan rencana akan diterapkannya sistem pembayaran layanan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga pada Oktober 2017 dengan menggunakan instrumen tunggal e-toll yang diterbitkan oleh sejumlah bank, Pusat Studi Anti Korupsi dan Pelayanan Publik (PUSTAKO PUBLIK) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta diwakili Dr. Yuherman, SH., MH., M.Kn. (Direktur) dan Wahyu Nugroho, SH., MH. (Kabid. Kajian Hukum) menyampaikan pengaduan perihal tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Rencana sistem pembayaran layanan jalan tol dengan menggunakan e-toll pada seluruh gerbang tol, pada Oktober 2017 dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat konsumen pengguna jalan tol.

PUSTAKO PUBLIK meminta ORI untuk memanggil dan meminta penjelasan pemerintah serta pihak terkait dengan layanan publik, in casu PT jasa Marga, berkenaan dengan rencana penerapan pembayaran jasa layanan tol seperti tersebut di atas, untuk terdapatnya akses yang sama bagi masyarakat pengguna jalan tol.

Disamping itu metode sistem pembayaran tunggal dengan instrumen etoll, juga terkesan memaksa seluruh masyarakat konsumen jalan tol untuk harus memiliki kartu e-toll yang diterbitkan oleh sejumlah bank sebagai syarat untuk dapat memanfaatkan layanan jalan tol.

Penerapan sistem pembayaran yang secara mutlak harus menggunakan instrumen e-toll pada seluruh pintu tol, tidak menyisakan ruang bagi masyarakat konsumen pengguna jalan tol, yang ingin melakukan pembayaran jasa layanan jalan tol dengan uang rupiah (mata uang resmi Negara Republik Indonesia). Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.”

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa penolakan terhadap penggunaan mata uang rupiah tersebut diancam dengan Pasal 33 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Disamping itu, penerapan penggunaan instrumen e-toll untuk seluruh pintu tol dapat saja dimaknai, selain menutup ruang penggunaan jalan tol oleh masyarakat yang tidak memiliki e-toll, juga dapat dimaknai sebagai kebijakan yang memberikan manfaat ekonomi dan atau kemudahan bagi pengelola jalan tol, akan tetapi disisi lain bagi konsumen dapat menjadi beban, karena harus membeli produk bank tertentu, apalagi apabila setiap pembelian atau pengisian ulang e-toll dibebani dengan biaya administrasi.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, PUSTAKO PUBLIK meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan tindakan berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka menjamin dapat diaksesnya semua layanan publik untuk semua masyarakat, penegakan hukum, dan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Related Articles

One Comment

  1. harusnya disisakan satu untuk bisa membayar dengan uang tunai. krn tidak semua pengguna kendaraan telah memiliki e-toll dan tidak repot saat membayar kalau ternyata saldo e-toll habis, pengendara memiliki opsi lain untuk bisa membayar secara tunai. dan menyediakan pengisian saldo e-toll terdekat disekitar pintu toll. agar tidak terjebak tidak bisa keluar dari pintu keluar toll, hal ini bisa merepotkan pengendara dan pengendara lain, selain memastikan telah memiliki e-toll, pastikan pula saldo cukup untuk membayar toll hahahaha. #pengalaman#mintatolongbayarpakekartumobilbelakang#thankscicicantik

Komentar Anda...

Close
Close