Hukum

Pengakuan Miryam Dipertanyakan, PI KPK Tetap Lakukan Pemeriksaan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pengawas Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menindaklanjuti pengakuan Miryam S Haryani soal adanya direktur KPK bersama penyidik menemui anggota Komisi III DPR untuk “mengamankan” kasus korupsi e-KTP.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (20/8/2017), menyampaikan, PI KPK tetap melakukan pemeriksaan meski pengakuan Miryam itu belum dipastikan kebenarannya dan dipertanyakan.

KPK mempertanyakan pengakuan Miryam tersebut karena yang bersangkutan juga mendengarnya dari pihak lain alias tidak mendengar atau mengalaminya secara langsung.

“Miryam bicara bahwa dia mendengar dari salah seorang anggota DPR tentang 7 nama penyidik KPK. Jadi Miryam mendengar dari pihak lain,” ujarnya.

Meski pengakuan Miryam itu bukan merupakan dari sumber utama, tapi KPK tetap melakukan pemeriksaan internal demi menjaga integritas lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Tetapi kami tetap melakukan klarifikasi dan mendalami hal itu untuk menjaga integritas organisasi, salah satu bagian proses klarifikasi itu adalah pemeriksaan Direktur Penyidikan,” ujarnya.

Pengakuan Miryam itu muncul setelah jaksa penuntut umum KPK memutar video rekaman pemeriksaan Miryam dalam penyidikan kasus korupsi e-KTP dalam sidang perkara keterangan palsu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membelit Miryam.

Dalam rekaman tersebut, Miryam diperiksa penyidik KPK, Novel Baswedan dan Ambarita Damanik dan mengaku diancam oleh anggota DPR, di antaranya politikus PDIP Masinton Pasaribu, politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa, politikus Partai Hanura Syarifudin Sudding, politikus Partai Golkar Azis Syamsudin dan Bambang Soesatyo, serta politikus PPP Hasrul Azwar.

Selain itu, Miryam juga menyampaikan ada 7 orang penyidik dan pejabat KPK yang bertemu dengan anggota Komisi III DPR. Miryam kemudian memperlihatkan kertas kepada Novel, dan diketahui pejabat KPK itu merupakan setingkat direktur.

Miryam juga mengaku diminta menyiapkan uang Rp 2 milyar oleh seorang anggota Komisi III DPR. Uang tersebut akan diserahkan kepada penyidik dan pejabat KPK untuk mengamankan Miryam dalam kasus e-KTP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami