Hukum

Pengamat: Meninggalkan Mata Kuliah Hukum Adat Melawan Konstitusi

BTN iklan

BANDUNG, (LEI)13/11 – Saat ini banyak perguruan tinggi fakultas hukum mulai meningalkan mata kuliah hukum adat, hal itu bertentangan dengan konstitusi Pasal 18 b UUD 1945, yang intinya negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Oleh karenanya, kata guru besar Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makasar, Prof. Dr. Suriyaman Mustari, usai menghadiri seminar di Bandung, Selasa, menghapus mata kuliah hukum adat dari kurikulum merupakan “inskonstitusional”, atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Inovasi Pembelajaran Hukum Adat Berbasis KKNI APHA

“Direktorat Perguruan Tinggi, (Dikti), seyogianya tegas dalam memberi sanksi terhadap perguruan tinggi hukum yang telah menghapus mata kuliah tersebut, karena melawan konstitusi,” katanya.

Menurutnya, amandemen Pasal 18b UUD itu merupakan pemikiran dari para tokoh reformasi yang prihatin dengan pekerkembangan hukum nasional yang cenderung “kebarat-baratan” dan bersifat individual. Para tokoh reformasi itu ingin mengembalikan jati diri bangsanya.

Dengan demikian, katanya, menghapus kurikulum hukum adat bukan hanya melawan konstitusi, tetapi juga mereduksi jati diri bangsa Indonesia. “Para pengajar hukum adat yang akan menghapus mata kuliahnya, seyoginya meninjau ulang pemikiran itu agar tidak merugikan keinginan mahasiswa yang ingin mendalami masalah-masalah adat di masa depan,” katanya.

Seminar yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) bekerjasama dengan FH Univ Parayangan, Bandung mengambil tema “Inovasi Pembelajaran Hukum Adat Berbasis KKNI,” dan dihadiri hampir semua pengajar hukum adat perguruan tinggi negeri dan swasta se Indonesia. Seminar yang di buka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Perguruan Tinggi, dibuka oleh rektor Univ Parahyangan, Mangadar Situmorang, PhD, yang juga mengusulkan agar hukum adat dijadikan bagian dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), terhadap para mahasiswa dan pengajar.

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulan Sari, guru besar Univ Parahyangan menambhakan, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Dalam pendidikan tinggi, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberlangsungan dan pencapaian kualitas pendidikan. Bekal ilmu pengetahuan tanpa keterampilan akan menurunkan daya saing para lulusan di era globalisasi ini.

Oleh karenanya, civitas akademika harus memahami pentingnya faktor keterampilan yang harus dimiliki baik oleh dosen maupun mahasiswa. Untuk itu, kurikulum perguruan tinggi harus disesuaikan dengan apa yang disebut sebagai KKNI, yang didalamnya juga menyerap hukum adat.

Kerjasama Komnas Ham

Sementara itu, Ketua Umum Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Dr. Laksanto, menambahkan, APHA akan segera mengirim surat ke Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Tehnologi, untuk tetap mempertahankan kurikulum hukum adat pada fakultas hukum, tetapi juga mengajak kerjsama dengan Komnas Ham dan Lembaga Banntuan Hukum lainnya untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat adat yang tanahnya tergusur oleh para pengusaha atau pengembang.

Selama negara masih membiarkan penguasaan tanah dikuasai oleh segelintir orang, konflik tentang tanah baik yang dimiliki petani maupun dihuni oleh kaum adat, akan terus terjadi sepanjang tahun, karena para konglomerat mempunyai nafsu “haus” untuk terus menguasai tanah guna mengembangkan usahanya sejalan dengan minipisnya lahan-lahan tanah di wilayah nasionaol.

Tanah yang saat ini dihuni oleh kaum adat, untuk lahan pertanian, perkebunan dan konservasi, secara sistematis berubah menjadi lahan industri dan pariwisata yang lebih banyak dikuasai oleh para konglomerat itu. Itulah sebabnya, APHA akan menggandeng Komnas Ham dan YLBHI untuk sama-sama melakukan advokasi terhadap kaum adat yang selalu dikalahkan atau terpinggirkan oleh proses pembangunan itu.

Semua pihak berharap Negara hadir mengatur managemen penguasaan tanah agar tidak terakumulasi kedalam satu kelompok kecil, karena sesungguhnya kaum adat atau kelompok yang disebut marginal dan terpinggirkan itu ada dan lahir jauh sebelum Negara ini memproklamasikan kemerdekaanya.

APHA mempunyai keprihatinan terhadap proses perkembangan ekonomi yang cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat adat, kata Laksanto

(Dewa)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

9 Comments

  1. Priligy Revenu Long Term Effects Of Propecia [url=//leviinusa.com]length of levitra patent[/url] Amoxicillin For Diverticulosis Zithromax And Breastfeeding

  2. Lilly Cialis Viagra Rezeptfrei Potenzmittel Kamagra PiРів„– [url=//buycialcheap.com]cialis 20mg price at walmart[/url] 20mg Cialis Dosage

  3. Buy Topamax Online Without Doctor Valacyclovir Sale [url=//sildenafdosage.com]viagra online pharmacy[/url] Finasteride Results Pictures Generic Propecia Compra Levitra Bayer Buy Priligy 30mg

  4. Howdy! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
    Would you be interested in exchanging links or
    maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website addresses a lot
    of the same topics as yours and I believe we could greatly
    benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email.
    I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami