OpiniPolitik

Pengamat: Oknum Elit adalah Akar Masalah Korupsi

BTN iklan

Padang, LEI/Antara – Pengamat politik dari Universitas Andalas, Sumatera Barat (Sumbar), Edi Indrizal menilai akar dari masalah korupsi terletak pada para oknum elit, bukan sistem, terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat provinsi itu, Rabu (29/6).

“OTT oleh KPK itu bukan soal pusat zalim pada daerah. Masalahnya ada di pusat dan daerah. Masih adanya oknum elit yakni pejabat politik, birokrasi dan pelaku usaha yg korupsi,” kata dia di Padang, Kamis.

Menurutnya, modus operasinya juga klasik dan sudah jadi rahasia umum sejak dulu. Hal itu membuat KPK sangat tahu, yakni terkait lelang tender dan mendapat momentum lebih besar pada APBN-Perubahan.

“Hal itu karena ada anggaran optimalisasi. Dan para oknum elit busuk masih tidak jera bermain dalam program kegiatan yang dianggarkan lewat DPR,” tambahnya.

Ia menyampaikan, permainan licik oknum anggota DPR sudah berulang kali terbongkar, bahkan mereka tidak bermain sendiri, melainkan ada oknum lain yang terlibat.

Di antaranya ialah oknum swasta berusaha mendapatkan proyek pengerjaan pembangunan dengan cara menyuap, oknum pejabat daerah juga melihat peluang untuk mendapat keuntungan pribadi.

“Terkait OTT di Padang, syukur sekali cepat diketahui, jika mereka sempat melanjutkan tindakan busuk mereka tentu rakyat menanggung kualitas pembangunan fisik yang tidak sesuai spek,” jelasnya.

Terkait permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memang diputuskan di DPR, sistem dan aspirasi yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah sudah benar, namun masalahnya ada-ada saja penumpang gelap yang membajak demokrasi yakni oknum para elit, para koruptor.

Ia menilai hal yang harus diperbaiki atau diprioritaskan saat ini ialah manusianya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) para elit.

Menurutnya, sistem anggaran pembangunan sudah jauh relatif lebih baik mengakomodirnya, walaupun belum sempurna, namun telah lebih partisipatif, transparan, akuntabel.

Namun, selama masih banyak oknum elit yang ingin menguntungkan diri sendiri dengan berbagai modus membajak demokrasi, maka hal itu percuma.

“Makanya dalam perekrutan elit amat penting dievaluasi lagi, baik di partai politik, birokrasi maupun di asosiasi dunia usaha. Hendaknya faktor integritas diutamakan,” katanya.

Selain itu, ia menegaskan tidak ada gunanya memperbaiki sistem bila manusianya tidak berubah. Secara umum selalu ada dua faktor yakni manusia dan sistem, keduanya harus baik.

“Saya lihat sejumlah kasus korupsi APBN saat ini, yang lebih bermasalah adalah faktor manusia. Masih banyak elit menyalahgunakan wewenang dan jabatannya,” ujarnya.

Terkait adanya OTT KPK di Padang Rabu (29/6), ia mengatakan hal itu hendaknya menjadi cambuk bagi penegak hukum lainnya di Sumbar seperti Kejati, Kejari dan Polda untuk lebih serius melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Hal itu diperlukan karena pemberantasan di daerah tidak dapat diserahkan pada KPK begitu saja.

Sementara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyatakan siap dipanggil KPK terkait kasus suap yang menimpa Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) daerah itu, Suprapto, jika memang dibutuhkan keterangannya.

Meski demikian, ia mengaku hingga saat ini belum mendapatkan panggilan KPK.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami