HEADLINES

Pengamat: Pemerintah Jadikan Masyarakat Subyek Hukum Setara

BTN iklan

Jakarta/Lei – Pemerintah seyogianya menjadikan masyarakat adat sebagai subyek hukum setara dengan masyarakt lainnya agar keberadaannya tidak selalu dipinggirkan oleh penguasa atau pengusaha yang merasa kuat.

“Saya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo belum lama ini yang mengembalikan marwah masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia lainnya, karena keberadaan mereka selama ini dipinggirkan oleh negara atau kelompok yang lebih kuat,” kata pengamat hukum adat, Prof Dr Esmi Warassih Pujirahayu, dalam diskusi publik, yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) di Jakarta, Rabu.

Esmi Wirasih yang juga Direktur Pasca FH Undip itu menambahkan keberadaan masyarakat adat sudah lama jauh sebelum Indonesia merdeka, namun setelah itu mereka seolah dinafikkan.

“Baru kali ini Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden mau mengembalikan keberadaannya melalui pemberian hak-hak tanah yang sekarang dikuasainya,” katanya.

Adanya keputusan Presiden Joko Widodo yang menyiapkan 12,7 juta hektare lahan hutan adat untuk dibagikan kepada masyarakat terasing dan kelompok masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan keagamaan perlu diapresiasi, namun hal itu akan menimbulkan konflik masyarakat dikemudian hari jika kedudukan masyarakat adat tidak jelas dan tidak dilindungi oleh undang-undang.

“Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen Pasal 18B sudah mengakui keberadaan masyarakat adat, namun peraturan lainnya justru tidak mendukungnya, hingga mereka bagaikan ayam kehilangan induknya.

Mereka berada di suatu wilayah Indonesia. Tetapi tempat tinggal dan sarana kehidupannya sering digusur,” katanya.

Esmi memberikan contoh, tanah-tanah adat yang dulunya dikuasai masyarakat Samin, suku terasing di Jawa Tengah, jumlahnya ratusan ribu hektare. Kini tinggal ribuan hektare saja, apa lagi pabrik Semen Indonesia mulai beroperasi di wilayah kaki gunung Kendeng, pasti akan membutuhkan lahan tambahan yang lebih luas.

Ia mengatakan, ketika saya dengan para mahasiswa Undip Semarang melakukan penelitian ke masyarakat Samin di Kendeng 4 tahun lalu. Awalnya mereka mempunyai 50 ribu hektare tanah adat, saat ini tak lebih dari 5 ribu hektare saja, karena keberadaannya tergerus dengan perluasan pabrik, perkebunan atau usaha industri lainnya.

Hal sama juga terjadi di Mesuji, Lampung, para petani di Mesuji kian terdesak dari lingkungan sekitarnya lantaran adanya perkebunan sawit yang terus melakukan ekspansi terhadap kawasan tanah milik adat, katanya.

Seminar yang diselenggarakan LSHI itu, mengambil tema “Implikasi Hukum atas Pengakuan Hutan Adat oleh Pemerintah Terhadap Hak Pemegang Konsesi Perkebunan,” dihadiri para gurubesar dari Boro Budur Jakarta, Faisal Santiago, dan Prof Dr Hendra, dari Esa Unggul. selain itu juga ada peluncuran buku Hukum Adat dari Dr Laksanto Utomo, sebagai Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia/APPTHI).

Sementara itu Petrus Gunarso, anggota Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) mengatakan, jika pemerintah tidak ingin melihat adanya benturan masyarakat adat dengan para pengusaha perkebunan atau industri lainnya, pemerintah sesegera mungkin membuat aturan yang lebih jelas terhadap redistribusi asset tanah itu.

Presiden Joko Widodo sudah tepat mengembalikan hak-hak masyarakat adat, tetapi jika tidak diikuti aturan lain yang dapat melindunginya, maka niat baik Presiden Jokowi, tidak akan banyak artinya.

Petrus mengatakan, Presiden Jokowi memberikan 13.122 ribu hektare kepada 9 kelompok dan sekitar 5.700 kepala keluarga (KK). Masalahnya, antara kelompok dan KK pasti berbeda-beda sehingga hal itu butuh aturan yang lebih lanjut. M.Theo Y

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami