Pengamat : Pengawasan Pemilu Partisipatif Tidak Perlu Bawaslu – Legal Era Indonesia
Opini

Pengamat : Pengawasan Pemilu Partisipatif Tidak Perlu Bawaslu

bawaslu
Bagikan ke:

bawasluMakassar, LEI/Antara – Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Jayadi Nas menyatakan jika sistem pengawasan pemilihan umum partisipatif sudah terlaksana di masa mendatang, maka tidak perlu lagi ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Intinya dalam buku yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengenai Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah bagaimana menjadikan masyarakat sebagai pengawas dan meningkatkan angka pemilih,” ujarnya saat bedah buku di aula Fakultas Sosial dan Politik Unhas Makassar, Senin.

Jayadi Nas yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan itu mengatakan, Bawaslu RI mengakui adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengawasan saat ini.

Kurangnya tenaga pengawas yang dimiliki dalam setiap momentum pemilihan umum serta banyaknya laporan dari para tim dan berujung pada sengketa hasil menjadi indikator jika sistem pengawasan itu sangat lemah.

“Kan dengan dibuatnya ini buku, Bawaslu ataupun Panwaslu itu mengakui kekurangannya, mengakui keterbatasannya. Makanya, pola pengawasan pemilu partisipatif adalah solusinya,” katanya.

Jayadi juga menyebutkan jika dalam buku ini Bawaslu berharap masyarakat ikut terlibat langsung mengawasi Pemilu yang artinya, tanpa keikutsertaan masyarakat maka Pemilu tidak akan berjalan baik.

Untuk itu, lanjut Jayadi, sudah seharusnya menghadirkan lembaga peradilan khusus Pemilu. Lembaga ini lah yang nantinya fokus mengawasi Pemilu hingga penyelesaian sengketa.

“Lembaga peradilan ini juga bisa mengambil tugas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Jadi tidak perlu lagi ada Bawaslu. Hapuskan saja,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro tidak menampik masih banyak kelemahan Bawaslu dalam setiap pelaksanaan Pemilu, khususnya Pilkada.

Untuk itu ke depan, kata dia, Bawaslu akan menghadirkan dua divisi, yakni divisi pengawasan dan pencegahan. Kelemahan Bawaslu selama ini karena hanya memiliki divisi pengawasan. Padahal yang terpenting adalah pencegahan.

“Nanti ke depannya akan dibentuk dua divisi, satu tentang pengawasan dan satu divisi lainnya itu tentang pencegahan. Pada tahap pencegahan ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,” katanya.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top