Hukum

Pengampunan Pajak dan Pertukaran Informasi Otomatis

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/Antara) – Program pengampunan atau amnesti pajak memiliki hubungan erat dengan rencana penerapan pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of information/AEIO) di Indonesia pada 2018.

Amnesti pajak dinilai sebagai langkah awal reformasi perpajakan sebelum memasuki era keterbukaan sistem pajak yang terkandung dalam AEOI.

Upaya reformasi perpajakan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan pelik, di mana salah satunya yang paling utama adalah terkait kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Rasio pajak atau perbandingan antara penerimaan perpajakan dan PDB di Indonesia masih 11 persen. Padahal, rasio pajak idealnya mampu mencapai 14-16 persen.

Selain itu, jumlah penduduk yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sekitar 32 juta. Dari angka tersebut, jumlah yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak hanya 12 juta.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki dua pilihan untuk mengatasi permasalahan rendahnya kepatuhan pajak tersebut.

Cara pertama adalah melalui penegakan hukum langsung dan cara kedua dengan memberikan “jembatan” melalui program pengampunan pajak.

Melalui penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, terlepas dari pro dan kontra yang mengiringinya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan pengampunan pajak sebelum memulai rezim baru perpajakan lewat AEOI.

“Amnesti pajak inimerupakan jembatan menuju kepatuhan hukum untuk meningkatkan basis perpajakan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, beberapa waktu lalu.

Hestu menambahkan amnesti pajak tersebut pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara maksimum. Realisasi uang tebusan amnesti pajak berdasarkan penerimaan surat setoran pajak (SSP) hingga Kamis (9/3) mencapai Rp113 triliun.

Surat pernyataan harta yang telah disampaikan oleh wajib pajak mencapai 737.957 dengan jumlah SSP yang diterima sebanyak 788.602. Sedangkan wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak mencapai 711.026.

Jumlah keikutsertaan tersebut dinilai masih kurang siginifikan apabila dikaitkan dengan tujuan amnesti pajak untuk meningkatkan basis perpajakan.

Menuju AEOI AEOI merupakan pengiriman informasi tertentu mengenai wajib pajak pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak.

Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authorities Agreement (MCAA) sebagai dasar pelaksanaan AEOI dengan negara atau yuridiksi mitra.

Indonesia termasuk dalam lebih dari 100 negara yang berkomitmen untuk mulai bertukar informasi. Pemberlakukan AEOI akan memungkinkan informasi data keuangan nasabah di lembaga jasa keuangan untuk bisa dipertukarkan.

Data yang bisa dipertukarkan antara lain identitas nasabah, nilai simpanan, bunga, dan pendapatan lainnya.

Penerapan AEOI diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain otoritas pajak dapat memperoleh informasi keuangan wajib pajak Indonesia yang masih menanamkan dananya di negara atau yurisdiksi mitra secara resiprokal.

Selain itu, mekanisme tukar menukar informasi keuangan akan mendorong sektor keuangan di Indonesia untuk dapat bersaing secara global dan tidak dipandang sebelah mata di sektor bisnis keuangan internasional, mengingat AEOI diterapkan juga di negara lain.

Wajib pajak di Indonesia patut bersyukur karena otoritas memberikan kesempatan pengampunan pajak terlebih dahulu sebelum AEOI.

Negara-negara lain, kecuali India, kebanyakan langsung menerapkan AEOI tanpa ada kesempatan untuk deklarasi harta melalui pengampunan pajak.

Namun, sebelum menuju ke AEOI pada September 2018 mendatang, Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi prasyarat dan prakondisi yang terutama menyangkut masalah keterbukaan rahasia informasi nasabah perbankan.

Ada beberapa Undang-Undang yang dianggap pertukaran akses informasi tidak bisa berjalan secara otomatis.

Pembukaan akses informasi kepada otoritas pajak rencananya akan dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang saat ini sedang dalam pembahasan.

Perppu tersebut akan menjadi payung hukum pelaksanaan pertukaran data keuangan, karena Undang-Undang yang ada saat ini belum mengakomodasi kebijakan tersebut dan proses revisinya memakan waktu lama.

Selain perppu, pemenuhan prakondisi sebelum menuju AEOI juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra.

OJK juga sedang menyiapkan surat edaran (se) mengenai penyampaian informasi nasabah warga negara asing terkait perpajakan dalam rangka pelaksanaan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis antarnegara berdasarkan standar pelaporan umum (common reporting standard/CRS).

Menurut ketentuan yang telah disepakati di tingkat internasional, batas waktu pemenuhan persyaratan ketersediaan perangkat hukum domestik untuk penerapan AEOI adalah 30 Juni 2017.

Apabila gagal, maka Indonesia dapat ditetapkan sebagai negara dengan status gagal memenuhi komitmen.

Melihat upaya pemerintah dalam mewujudkan AEOI tersebut, maka sisa waktu periode terakhir amnesti pajak perlu dimanfaatkan oleh wajib pajak, terutama mereka yang belum mendeklarasikan asetnya di luar negeri.

Periode terakhir pengampunan pajak berdasar UU Pengampunan Pajak selesai pada 31 Maret 2017. DJP telah memberi sinyal bahaya bagi wajib pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak melalui komitmen penerapan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Pasal 18 UU Pengampunan Pajak berisi ketentuan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap dalam SPT laporan pajak.

Wajib pajak yang menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dengan mengikuti program pengampunan pajak akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif hingga 30 persen serta sanksi atas harta yang tidak diungkapkan dan kemudian ditemukan.

“Kami sedang persiapkan regulasi, sumber daya manusia, penghimpunan data juga jalan terus,” ucap Hestu.

Regulasi untuk menjalankan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak sendiri akan dikonsepkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Peraturan itu akan memberi kepastian apabila ada harta yang belum diamnestikan. DJP akan membuat prosedurnya seringkas mungkin, artinya “account representative” (AR), atau yang mengawasi wajib pajak, akan langsung menetapkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).

Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tersebut dinilai sebagai wujud keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan telah mengikuti program amnesti pajak.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close