HukumLiputanNasional

Pengangkatan Irawan Sebagai PJ Gubernur Sesuai Aturan

BTN iklan

JAKARTA (LEI) Untuk mengisi kekosongan KDH karena jabatan berakir, maka diisi oleh Pejabat Gubernur, seorang pejabat eselon 1 (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) sesuai Pasal 201 ayat 10 UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada

Untuk mengisi kekosongan KDH karena jabatan berakhir, maka diisi oleh Penjabat Gubernur, seorang pejabat eselon 1 (Jabartan Pimpinan Tinggi Madya) sesuai Pasal 201 ayat 10 UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada . Sesuai penjelasan ps 19 UU 5 tahun 2014 tentang ASN bahwa jabatan Pimpinan Tinggi Madya ( JPT Madya) adalah Sekjen, Dirjen, Irjen Deputi, Sestama (termasuk Sestama Lemhanas), pada K/L termasuk lembaga negara adalah jabatan Sipil / ASN, yang dapat diisi oleh ASN atau anggota Polri/TNI .

Jabatan ASN tertentu di Pusat yang dapat diisi oleh anggota TNI/Polri diatur dalam PP, sesuai Pasal 20 UU 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satunya Sestama Lemhanas.

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dapat diisi oleh anggota TNI/Polri, dibagi dua, untuk JPT Madya di instansi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam PP (PP 21/2002) tidak perlu alih status keanggotaan Polrinya seperti Sestama Lemhanas, sedang di instansi lain sebagai eselon 1 di K/L diluar yg ditetapkan dalam PP 21/2002 maka tbs harus alih status dulu baru menjadi PJ Gubernur (seperti Tantri Bali Lamo sebagai PJ Sulawesi Selatan adalah Eselon 1 Kemendagri, Purwaka sebagai PJ Gubernur Jstim adalah eselon 1 di Koinfo, Soedarmo Pj Gub. Aceh adalah ese 1 Kemendagri ). Catatan: Kemendagri dan Kominfo, bukan lembaga tertentu yang bila dijabat oleh anggota TNI/Polri tidak harus alih status.  Di lembaga ini, tidak harus alih status : eselon 1 Polhukam, Kemhan, Sekmil, BIN, LSN, Lemhanas, Wantanas, SAR Nas, BNN.

Irawan adalah Sestama Lemhanas, yang diberi tugas tambahan disamping tugasnya sebagai Sestama juga sebagai PJ Gubernur Jabar, tidak harus alih status keanggotaan Polrinya karena menduduki jabatan ASN diinstansi tertentu yang memang tidak dipersyaratkan untuk mundur/alih status dari jabatan Polrinya. Sedangkan PJ Gubernur adalah jabatan administratif penugasan dari pusat yang menempel habatan struktural eselon 1 induknya di Pusat. Maka ketika menjabat PJ Gubernur, jabatan eselon 1 tidak boleh dilepaskan.

Catatan :Sementara itu, dengan tugas baru sebagai Sestama, otomatis Irawan walau polri aktif namun secara kedinasan dibawah kendali Gub Lemhanas /- menjadi non aktif dari garis komando kedinasan Polri.

Kesimpulan: Pengangkatan Sestama Lemhanas (Komjen Irawan) sebagai PJ Gubernur Jabar, Tidak melanggar aturan, walau masih anggota Polri aktif atau tidak mengundurkan diri/ alih status keanggotaan Polrinya menjadi ASN.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 + 11 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami