NasionalPolitik

Empat Fraksi Penolakan Laporan Pengguna APBD 2019

BTN iklan

Legal Era Indonesia, Jakarta-Perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike selesai menyampaikan hasil pembahasan P2ABPD, Anggota fraksi Golkar Basri Baco melakukan interupsi.Meski diwarnai hujan interupsi hingga walk out, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tetap disahkan. Padahal ada empat fraksi yang menolak laporan penggunaan APBD tahun 2019 dari Gubernur Anies Baswedan itu.

Empat fraksi yang menolak dan walkout adalah Golkar, PAN, PSI, dan Nasdem. Sementara fraksi PKS, PDI-P, Demokrat, Gerindra, dan PKB-PPP tetap berada di ruang rapat.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan sesuai aturan tata tertib paripurna, rapat bisa dilanjutkan bila dihadiri oleh lebih dari 50 persen anggota DPRD.

Ia menyatakan di ruangan rapat masih tersisa lebih dari setengah anggota DPRD. Karena itu, ia melanjutkan dan mengesahkan Raperda yang diprotes tersebut.

“Paripurna 50 orang (tambah 1). Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2019 untuklk ditetapkan jadi peraturan daerah dapat disetujui?” tanya Prasetio kepada anggota rapat di lokasi, Senin (7/9/2020).

Setelah itu anggota DPRD yang masih berada di dalam ruangan menjawab setuju. Mendengar itu, Prasetio langsung mengetuk palu tanda pengesahan Raperda itu.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2ABPD sempat dihujani interupsi dari anggota DPRD. Lantaran memprotes,Fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar menolak laporan penggunaan anggaran dari Gubernur Anies.

Dalam rapat paripurna tersebut, empat fraksi sempat walk out dan menolak laporan pertanggungjawaban P2APBD DKI Jakarta 2019.

Empat fraksi itu adalah Golkar, PAN, NasDem dan PSI. Meskipun empat fraksi WO, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi tetap mengesahkan PA2PBD 2019 tersebut lantaran jumlah peserta rapat masih memenuhi kuota forum (kuorum).

Usai ditinggalkan empat fraksi, ruang fraksi yang menyisakan lima fraksi lain yakni, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, dan PPP menyatakan setuju untuk mengesahkan P2APBD DKI 2020.

Sebagai informasi pada DPRD periode 2019-2024 terdapat 106 anggota yang terbagi ke dalam sembilan fraksi yakni PDIP (25), Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8), NasDem (7), Golkar (6), PKB dan PPP (6).

Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rakinda menjelaskan dua alasan pihaknya menolak P2APBD DKI Jakarta 2019.

Diduga, Oman, pihaknya menolak P2APBD 2019 DKI Jakarta lantaran Pemprov tidak menampilkan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.

“Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detail pengeluaran anggaran di 2019,” ujar Oman dalam keterangannya.

“Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat,” tambahnnya.

Selain masalah transparansi, Oman menuturkan, alasan kedua fraksinya menolak P2APBD DKI adalah hasil serap aspirasi warga dalam reses. Contohnya, kata dia, hingga kini setidaknya ada 136 kampung kumuh yang belum disentuh pemerintah.

Padahal, kata Oman, hasil laporan itu penting untuk membahas APBD perubahan.

“Tidak bosan saya mengingatkan Saudara Gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita mensejahterakan mereka, itu amanah,”.

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami