Penghayat Kepercayaan di Indonesia Capai Jumlah 130 Ribu Orang? Dukcapil Terlalu Buru-Buru – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Penghayat Kepercayaan di Indonesia Capai Jumlah 130 Ribu Orang? Dukcapil Terlalu Buru-Buru

penghayat kepercayaan leluhur bisa isi kolom agama
Bagikan ke:

JAKARTA, (LEI) – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini mengeluarkan data mengenai jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan dirinya sebagai penghayat kepercayaan sebanyak 138.791 orang per 30 Juni 2017.

Jumlah tersebut kemungkinan bertambah menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

“Selama ini penghayat kepercayaan itu ada yang menuliskan Buddha, Kristen dan Islam dalam data kependudukannya,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh seperti diberitakan Antara di Bandung kemarin.

Jumlah penganut penghayat kepercayaan ini diperkirakan sekitar 3,14 persen dari data penduduk yang mencatatkan diri sebagai penganut enam agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Pihaknya bakal menyebarkan formulir untuk diisi para penghayat kepercayaan tersebut.

“Kalau mereka melakukan pendaftaran, maka pasti datanya akan berbeda dari yang sekarang. Pendaftaran ini baru bisa kita lakukan setelah mereka mengisi formulir baru, nanti baru kita bisa mengetahui (mereka) dimasukkan dalam sistem penghayat apa,” ujarnya.

Zudan mengatakan, penghayat kepercayaan yang terdaftar di pemerintah saat ini sifatnya dinamis, sehingga pihaknya mempertimbangkan untuk tidak menuliskan nama organisasi tersebut dalam data kependudukan.

Menurut Zudan, dengan kedinamisan organisasi penghayat kepercayaan tersebut, nantinya akan berdampak pada kerumitan masyarakat dalam mengurus pergantian data kependudukan. Dia mencontohkan, apabila nanti ada organisasi penghayat kepercayaan dibubarkan, maka penghayatnya harus mengganti dan memperbarui datanya di kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK).

“Ketika nanti dimasukkan nama organisasi (penghayat kepercayaan), ternyata implikasinya banyak. Bisa saja organisasi tersebut bubar, berganti nama, non-aktif atau dibubarkan. Kejaksaan di salah satu kabupaten di Jawa Barat pernah membubarkan organisasi,” kata dia.

Kolom agama ditulis Penghayat Kepercayaan

Saat ini, lanjut Zudan, pihaknya tengah mematangkan format penulisan kolom agama dalam e-KTP dan KK, usai MK mengabulkan gugatan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU 23/2006 juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kemendagri masih terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama guna memperoleh rumusan format pencantuman agama dan kepercayaan dalam data kependudukan.

Bagi warga negara Indonesia penganut satu dari enam agama yang diakui pemerintah, maka format kolom agama dalam e-KTP dan KK akan ditulis nama agama tersebut. Sementara itu, bagi warga yang ingin mencantumkan diri sebagai penganut kepercayaan di luar enam agama resmi tersebut, maka dalam data kependudukannya akan ditulis “penghayat kepercayaan”.

Menurut Zudan, Kemendagri mempertimbangkan untuk tak menuliskan nama organisasi penghayat kepercayaan tersebut salah satunya berdasarkan amar putusan MK yang berpandangan bahwa penganut agama dan penghayat kepercayaan memiliki kedudukan sama sebagai warga negara Indonesia.

“Jadi, MK menyarankan untuk menulis saja ‘kepercayaan’ atau ‘penghayat kepercayaan’. Ketika saya tanyakan ke Ketua MK, apakah boleh saya tuliskan jenis penghayatnya, MK mengatakan boleh sepanjang tidak ada masalah dan kesulitan teknis di kemudian hari, sepanjang tidak ada keributan dan pertengkaran antarkelompok karena organisasinya banyak sekali,” kata Zudan.

Terlalu Terburu-Buru

Ketua APPTHI  (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia) dan Ketua APHA Indonesia (Asosiasi Pengajar Hukum Adat) menanggapi Dirjen DukCapil di Jakarta, bahwa dalam hal ini Dukcapil sangat terburu-buru dan gegabah mengingat jumlah penganut aliran kepercayaan. Mengapa?

Masyarakat Adat yang selama ini tersisihkan dari pendataan pemerintah disebabkan adanya formalitas yang harus dipenuhi masyarakat adat selama puluhan tahun.

“Masyarakat Adat dengan keyakinan masing-masing di pulau jawa saja ada banyak, sunda wiwitan ada disejumlah daerah Jawa Barat dan Banten. Masyarakat Sedulur Sikep atau Samin disekitar Pati Kudus Blora dan sekitar Jawa Timur, masyarakat Tengger,” kata Dr. St. Laksanto Utomo.

“Lalu beberapa daerah di sekitar Jambi dan Sulawesi serta di sebagaian besar di Kalimantan. Saya kira Dirjen DukCapil tidak gegabah mengeluarkan angka, yang paling penting sosialisasikan dahulu putusan MK serta tindak lanjut Kemendagri. Masyarakat adat sdh terlalu lama dipinggirkan dg adanya aturan formalitas legalistik,” demikan Dr. St. Laksanto Utomo Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top