Hukum

Pengurus Lanjutkan PKPU Meranti

BTN iklan

JAKARTA/Lei— Pengurus PKPU PT Meranti Maritime tetap akan melanjutkan proses restrukturisasi utang kendati dilaporkan debitur ke pihak kepolisian.

Salah satu pengurus PT Meranti Maritime Allova H. Mengko mengaku tidak akan mundur dalam mengawal proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) debitur bersama hakim pengawas.

“Sudah dua laporan, intinya mendesak kami untuk mundur ,” kata Allova kepada Bisnis, Selasa (21/6).

Dia menuturkan debitur diketahui melayangkan dua laporan kepolisian terhadap tim pengurus. Debitur menduga tim pengurus membuat keterangan palsu dalam laporannya.

Laporan tersebut, lanjutnya, merupakan hasil rapat kreditur yang telah diserahkan kepada hakim pengawas seputar proses restrukturisasi utang, termasuk daftar piutang debitur. Dirinya juga tidak mengerti akan klaim keterangan palsu tersebut.

Allova menjelaskan laporan polisi lain yang dialamatkan kepada timnya, yakni terkait dengan pencemaran nama baik dan upaya fitnah terhadap debitur. Laporan tersebut sudah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri.

Menurutnya, laporan kepolisian yang dilayangkan debitur mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Debitur dituduh melakukan upaya kriminalisasi terhadap tim pengurus.

Tim pengurus bersikap akan tetap mengikuti proses hukum yang berlangsung secara kooperatif. “Dalam perkara ini kami hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku melalui perintah pengadilan.”

Dalam perkembangan lain, Allova melaporkan debitur telah mendapatkan perpanjangan masa PKPU selama 89 hari. Penetapan perpanjangan tersebut dibacakan oleh majelis hakim sejak 20 Mei 2016.

Dia menjelaskan perpanjangan tersebut merupakan yang terakhir karena debitur telah menghabiskan waktu 270 hari yang diberikan oleh Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

“Tahap selanjutnya kami masih akan membahas proposal perdamaian dari debitur lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kreditur masih mempertanyakan proposal perdamaian debitur, kendati mayoritas menyetujui perpanjangan restrukturisasi utang. Pihak kreditur belum bisa menerima rencana debitur yang akan menjadikan pembangunan sejumlah properti di Jakarta sebagai bagian proposal perdamaian.

PT Meranti Maritime ditetapkan dalam PKPU setelah melakukan permohonan secara sukarela. Saat ini, debitur belum bisa menyebutkan total utangnya kepada seluruh kreditur. Perusahaan pengapalan ini tercatat memiliki utang kepada PT PANN Pembiayaan Maritim senilai US$80 juta dan kepada PT Maybank Indonesia Tbk. yang mencapai US$35 juta.

PERUSAHAAN GARMEN

Dalam perkembangan lain, perusahaan garmen PT Bhineka Karya Manunggal didesak salah satu krediturnya, PT Snogen Indonesia, untuk merestrukturisasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kuasa hukum PT Snogen Indonesia Rusli Hardiansyah mengatakan termohon memiliki utang terkait pembelian sejumlah bahan kimia dan suku cadang mesin guna menunjang kegiatan usahanya.

“Utang yang sudah jatuh tempo mencapai US$35.000, hingga saat ini belum ada pembayaran dari termohon,” kata Rusli seusai persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (21/6).

Pihaknya mewakili Direktur Utama PT Snogen Indonesia Hong Dae Soon sebagai pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Permohonan tersebut didaftarkan sejak 10 Juni 2016.

Snogen merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan bahan-bahan kimia, khususnya diperuntukkan bahan tekstil. Adapun, termohon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pabrikasi tekstil.

Sementara itu, kuasa hukum termohon Hardiansyah berjanji akan segera melakukan pelunasan pembayaran kepada pemohon. Setelah itu, pemohon diminta untuk menyerahkan pencabutan permohonan PKPU kepada majelis hakim.

“Sebagai iktikad baik termohon, kami telah menyiapkan cek agar utang tersebut bisa diselesaikan saat ini juga dan permohonan dicabut,” kata Hardiansyah dalam persidangan.

Dia menegaskan pembayaran keseluruhan utang akan dilakukan paling lambat hingga dua hari ke depan. Pihaknya juga telah menghadirkan prinsipal termohon dalam persidangan.

Ketua majelis hakim Marulak Purba menolak untuk memberikan respons atas sikap termohon tersebut karena kewenangannya tidak boleh terlalu jauh. Kendati demikian, majelis hakim mendukung negosiasi kedua pihak agar tercipta perdamaian sebelum putusan dibacakan.

“Dalam perkara niaga memang tidak diatur proses mediasi, tetapi kedua pihak bisa bernegosiasi sendiri di luar persidangan hingga putusan akhir,” ujar Marulak.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. 781688 580968Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to search out any individual with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this site is one thing thats wanted on the web, somebody with a bit of originality. valuable job for bringing something new to the internet! 983011

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami