Hukum

Penjara Membuat Bupati Hulu Sungai Tengah Kembali Korupsi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penjara tidak menimbulkan efek jera dan menghentikan syahwat korupsi Abdul Latif. Dia kembali melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penjara ternyata membuat Abdul Latif kembali melakukan tindak pidana korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Jumat (5/1/2018), menyampaikan, Abdul Latif pernah dihumum 1,5 tahun penjara karena korupsi.

Abdul Latif dipenjara 1,5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan unit sekolah SMAN 1 pada tahun 2005-2006 dengan anggaran sejumlah Rp 711.880.000.

“Sebelumnya yang bersangkutan diproses dalam korupsi 2005- 2006, pembangunan unit sekolah baru SMAN 1, anggaran Rp 711.880.000. Saat itu masih pengusaha divonis 1,5 tahun,” ungkapnya.

Karena itu, menghadapi pilkada serentak mendatang, KPK mengimbau seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam memilih calon kepala daerah. “Paling tidak jadi peringatan. Tolong lihat track record seseorang,” imbau Agus.

KPK menetakan Abdul Latif sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit (RS) Damanhuri, Baranai tahun 2017.

Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah, Kalsel itu diteapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka,” ujar Agus.

Adapun empat orang tersangkanya adalah Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Dirut PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto.

Menurut Agus, ada komitmen pemberian uang sebesar 7,5% atau sekitar Rp 3,6 milyar sebagai fee proyek pembangunan ruang Klas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KPK, lanjut Agus, telah memantau adanya sejumlah komunikasi beberapa pihak terkait pembicaraan fee proyek. Dari infomasi tersebut, kemudian melakukan operasi tangkap tangan.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Latief, Fauzan, dan Abdul Basit selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Donny Winoto selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

    Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
    I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
    Appreciate it

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 5 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami