Hukum

Penjelasan Saksi Ahli Tentang SP3 Polda Kepri Terkait Gugatan PT. PBD

BTN iklan

BATAM, (LEI) – Sidang pra peradilan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3) yang dikeluarkan oleh Polda Kepri melalui Polres Bintan atas laporan PT Pulau Bintan Development ( pemohon ), dengan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Saudin Cs.

Pemohon melakukan gugatan atas SP3 yang dikeluarkan penyidik Polda Kepri tanggal 6 Oktober 2016, dengan alasan sudah Daluwarsa dan kurang cukup alat bukti. Untuk itu, PT PBD menghadirkan satu saksi fakta yaitu Heri Suharyanto dan dua saksi ahli hukum pidana, Hifnu Nugroho dari Universitas Sudirman dan Eva Ahyani Zulfa dari Universitas Indonesia, Kamis (20/7/2017).

Dalam keterangan Heri Suharyanto menerangkan: berawal dari tugas yang diperintahkan oleh bosnya ( PT PBD), pada tahun 1990 an untuk melakukan surve di pulau Bintan, tepatnya di sebong. Setelah beberapa kali dilakukan surve, lokasi tersebut layak menjadi pengembangan daerah wisata.

Seiring berjalannya waktu, pembayaran lahan pun dilakukan di kantor notaris, hingga terjadinya peletakan papan nama yang bertuliskan bahwa lahan ini milik PT Pulau Bintan Development. Namun saat lahan tersebut mau digunakan, ternyata sudah dikuasai oleh perusahaan lain.

“Pada saat pembayaran, saya ikut hadir beberapa kali bersama pemilik, pembeli lahan di kantor Notaris,” kata Heri di persidangan PN Batam dengan hakim tunggal Renni Pitua Ambarita SH.

Sementara, menurut Hifnu Nugroho saksi ahli hukum pidana menjelaskan tentang daluwarsa. Dalam Hukum Pidana berarti kewenangan penegak hukum memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu.

Sebagai ketentuan umum oleh pasal 79 ditentukan, bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana. Apakah yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau terutama tindak pidana dengan perumusan secara” materiel”, hari terjadinya akibat yang dituju.

“Daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Lain dari Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan,” tegas Prof. Hifnu Nugroho SH.

Dalam Pasal 79 KUHAP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan. Pasal 81 KUHP hanya menyebutkan satu hal yang mengakibatkan jalannya daluwarsa ditangguhkan dan sementara dihentikan, yaitu apabila ada suatu perselisihan hukum yang harus diselesaikan dulu sebelum persoalan pokok dapat diputuskan.

“Adanya bukti yang sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) menjadi bukti absolut. Menurut KUHP, penghentian penyidikan bukan kepolisian melainkan pada pihak penuntutan (Kejaksaan),” kata Hifnu Nugroho.

Dalam keterangan Heri Suharyanto menerangkan: berawal dari tugas yang diperintahkan oleh bosnya ( PT PBD), pada tahun 1990 an untuk melakukan surve di pulau Bintan, tepatnya di sebong. Setelah beberapa kali dilakukan surve, lokasi tersebut layak menjadi pengembangan daerah wisata.

Seiring berjalannya waktu, pembayaran lahan pun dilakukan di kantor notaris, hingga terjadinya peletakan papan nama yang bertuliskan bahwa lahan ini milik PT Pulau Bintan Development. Namun saat lahan tersebut mau digunakan, ternyata sudah dikuasai oleh perusahaan lain.

“Pada saat pembayaran, saya ikut hadir beberapa kali bersama pemilik, pembeli lahan di kantor Notaris,” kata Heri di persidangan PN Batam dengan hakim tunggal Renni Pitua Ambarita SH.

Sementara, menurut Hifnu Nugroho saksi ahli hukum pidana menjelaskan tentang daluwarsa. Dalam Hukum Pidana berarti kewenangan penegak hukum memproses hukum suatu dugaan tindak pidana menjadi hilang, karena lewatnya tenggang waktu tertentu.

Sebagai ketentuan umum oleh pasal 79 ditentukan, bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana. Apakah yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau terutama tindak pidana dengan perumusan secara” materiel”, hari terjadinya akibat yang dituju.

“Daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Lain dari Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan,” tegas Prof. Hifnu Nugroho SH.

Dalam Pasal 79 KUHAP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan. Pasal 81 KUHP hanya menyebutkan satu hal yang mengakibatkan jalannya daluwarsa ditangguhkan dan sementara dihentikan, yaitu apabila ada suatu perselisihan hukum yang harus diselesaikan dulu sebelum persoalan pokok dapat diputuskan.

“Adanya bukti yang sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) menjadi bukti absolut. Menurut KUHP, penghentian penyidikan bukan kepolisian melainkan pada pihak penuntutan (Kejaksaan),” kata Hifnu Nugroho.

Kemudian, saksi ahli Eva Ahyani Zulfa menerangkan: penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; hal ini berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri.

Pasal 1 angka 2 KUHAP: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari sini, harus diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyelidik adalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana) bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik. Karena itulah diperlukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana. Terang Eva

SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup, itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana.

“Kemudian pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP”, Ungkap Eva. (wartakepri.co.id)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

20 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami