HEADLINESOpini

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat Bukan Monopoli Organisasi Profesi Advokat

BTN iklan

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan perkara Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang dibacakan pada tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimohonkan oleh Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Peguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menytakan, bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi advokat harus dilaksanakan oleh organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dengan demikian, penyelenggraan pendidikan profesi advokat tidak semata-mata kewenangan organisasi advokat melainkan menjadi kewenangan bersama antara organisasi advokat dan penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum yang akreditasinya minimal B.

Putusan MK tersebut merupakan paradigma baru dalam pendidikan tinggi ilmu hukum dan profesi hukum sehingga pendidikan tinggi ilmu hukum tidak sekedar menghasilkan lulusan yang hanya memahami teoritis tentang ilmu hukum melainkan juga harus diikuti oleh pendidikan profesi hukum yang menekankan pada aspek skill dan afektif (moralitas dan integritas).

Putusan MK ini juga sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan nasional di bidang ilmu hokum harus mengacu pada standarisasi pendidikan telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa:

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”.

Sehubungan dengan itu, maka seluruh proses pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Hasil seluruh proses pembelajaran dibuktikan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum yang bekerjasama dengan organisasi profesi advokat. Paradigma kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan tertentu yang diperoleh dalam suatu proses pendidikan dengan standar tertentu dan didasarkan pada nilai-nilai moral serta dilengkapi dengan keahlian (skill) yang memadai, sehingga penguasaan ilmu pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan standar dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk suatu karya tertentu dan memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat.

Oleh karena dilingkungan penyelenggara Pendidikan tinggi ilmu hukum telah tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Indonesia (APPTHI), maka implementasi putusan MK dalam Nomor 95/PUU-XIV/2016 seyogyanya pimpinan pusat organisasi segera melakukan pertemuan dengan APPTHI untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dijabarkan program bersama antara pimpinan organisasi advokat dengan APPTHI dalam penyelenggaraan Pendidikan profesi advokat sebagai bagian penting dari profesi hukum di Indonesia yang professional dan martabat.

——————

Dr. Zainal Arifin Hoesien, SH., MH

Hablul Mawadi, SH., MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaf’iyah

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami