Hukum

Peradi Siap Dampingi Pemerintah Lawan Freeport

BTN iklan

Jakarta, LEI – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) siap mendampingi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi PT Freeport Indonesia jika mengajukan menggugat arbitrase ke pengadilan internasional karena menolak sejumlah perubahan yang diajukan.

“Kalau sampai arbitrase, kami sebagai advokat, tentunya ingin memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Peradi akan membantu Jaksa Agung untuk proses-proses arbitrasenya,” tandas Otto Hasibuan, Ketua Dewan Pembina Peradi, di Jakarta, Senin (27/2).

Otto dan jajaran pengurus DPN Peradi, yakni Ketua Umum DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan, Sekretaris Jenderal Thomas Tampubolon, Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Rivai Kusumanegara, dan jajaran pengurus lainnya menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya.

Peradi siap mendamping pemerintah melawan Freeport, karena menilai keputusan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat demi memanfaatkan sumber daya alam negeri ini untuk kemakmuran rakyat melalui skema mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan divestasi 51% saham.

“Kita senang dengan apa yang diputus Pak Jokowi yang meminta supaya divestasi saham 51% itu dilaksanakan. Ini dilaksanakan juga oleh Pak Jonan, dia konsisten untuk bisa mewujudkan kedaulatan hukum dan sumber daya alam Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun kita idamkan,” kata Otto.

Freeport tidak seharusnya menolak apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, karena di dalam klausul kontraknya tertera, bahwa perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu siap melaksanakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Kami merasa tersingung juga, secara moral, kami merasakan ada semacam penekanan oleh Freeport ke pemerintah dengan acaman-ancaman membawa ke arbitrase dan sebagainya,” tandas Otto.

Dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport tersebut, lanjut Otto, bahwa Freeport harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. “Artinya, meski pun perjanjian itu ada, maka pemerintah kalau membuat aturan-aturan yang baru, maka mereka harus mengikutinya,” kata Otto.

Dengan demikian, Freeport tidak bisa berdalih adanya peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah Indonesia ini merupakan pelanggaran terhadap kontrak. “Harus taat juga pada aturan-aturan itu, apalagi itu menyangkut sumber daya alam, bumi dan air dikuasai oleh negara,” tandasnya.

Freeport tidak bisa menolak juga karena tidak memenuhi “keringanan” yang telah diberikan pemerintah Indonesia, diantaranya soal pembangunan smelter yang belum terwujud.

“Kewajiban buat smelter apakah itu dia lakukan, di Geresik berapa persen? 40% doang. Kalau bicara hukum, kalau dia tidak memenuhi kewajibannya, berarti dia melanggar kontrak, dia wanprestasi kan,” tandas Otto.

Menurutnya, jika wanprestasi, maka Freeport tidak bisa menuntut prestasi pihak lain. “Di dalam hukum, siapa yang lebih dulu wanprestasi, maka tidak boleh menuntut prestasi pihak lain,” katanya.

Peradi optimis pemerintah memenangkan gugatan jika Freeport melakukan arbitrase, karena ada klausul bahwa Freeport harus melaksanakan hukum Indonesia dari waktu ke waktu, serta belum terwujudnya smelter.

Selain itu, Peradi juga mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lainnya, termasuk dugaan kerusakan lingkungan. “Kami sebagai advokat, tentunya ingin memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan akan melakukan aksi-aksi hukum. Bahwa sebenarnya dugaan pelanggaran Freport ini sudah banyak, terutama mengenai isu lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup ini bisa diselesaikan secara pidana maupun perdata, mungkin diutamakan pidananya dulu,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami