Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

BTN iklan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;

b.  bahwa sesuai dengan tunttutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Mengingat:

  1. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
  2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
  3. Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4958);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentnag Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Thaun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan agama / mahkamah syar’iyah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
  2. Sistem informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara.
  3. Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan / atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.
  4. Pengguna Terdaftar adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
  5. Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem eletronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
  6. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggara administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara perdata, agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.

BAB II
PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

(1)  Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.

(2) Layanan administrasi perkara secara elektronik oleh perorangan akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(3)  Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah:

a. KTP;
b. Kartu keanggotaan advokat; dan
c. bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.

(4)  Calon Pengguna Terdaftar melakukan pendaftaran melalui SIstem Informasi Pengadilan.

Pasal 5

(1)  Pengguna Terdaftar berhak untuk menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya.

(2)  Domisili Pengguna Terdaftar adalah Domisili Elektronik.

(3)  Pengguna Terdaftar wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan / atau ketentuan lain sebagai pelaksana Peraturan Mahkamah Agung ini.

(4)  Syarat dan ketentuan lebih lanjut terkait Pengguna Terdaftar diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 6

(1)  Mahkamah Agung berwenang melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangghuan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna terdaftar.

(2) Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi.

(3)  Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:

a. teguran;
b. penghentian hak akses sementara; dan
c. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III
ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 7

Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara dan pedoman yang berlaku, pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan

Pasal 8

Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembyaran elektronik yang tersedia.

Pasal 9

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 10

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi.

BAB IV
ADMINISTRASI PANGGILAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11

Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 12

(1)  Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:

a. penggugat / pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
b. tergugat / termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan
c. kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

(2)  Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara.

Pasal 13

(1)  Atas dasar perintah hakim, jurusita / jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(2)  Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan kepada domisili elektronik para pihak.

Pasal 14

(1)  Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirm secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.

(2)  Pengadilan yang menerima tembusan surat panggilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mencatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu.

(3)  Panggilan dan . atau pemberitahuan terhadap pihak secara elektronik berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata.

Pasal 15

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

BAB V
PENERBITAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN

Pasal 16

Pengadilan menerbitkan salinan putusan / penetapan secara elektronik.

Pasal 17

(1)  Salinan putusan / penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirm kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan / penetapan diucapkan.

(2)  Khusus dalam perkara kepailitan / PKPU salinan putusan / penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirm kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan / penetapan diucapkan.

BAB VI
TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA

Pasal 18

Panitera pengadilan merupakan pejabat berwenang untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.

Pasal 19

(1)  Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan, baik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik maupun perkara yang didaftarkan secara langsung dengan menghadap kepaniteraan pengadilan.

(2)  Infromasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan:

a. tidak perlu lagi mencatat informasi dan register perkara secara manual;
b. Ketua / Kepala Pengadilan wajib menyampaikan laporan keadaaan perkara secara elektronik; dan
c. Ketua / Kepala Pengadilan wajib melakukan audati perkara secara periodik.

Pasal 21

(1)  Kepaniteraan pengadilan mengelola informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu.

(2)  Terhadap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu.

Pasal 22

Ketua / Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik.

Pasal 23

Administrasi perkara berbasis teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan standar layanan dan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara pengadilan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan . atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara tiap-tiap peradilan.

Pasal 26

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 454

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ABDULLAH

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

65 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami