HEADLINESHukumNasional

Perda Perlindungan Masyarakat Adat Di Sahkan Di Toraja Utara

BTN iklan

TORAJA UTARA, LEI – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toraja Utara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Toraja Utara menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa, 29 Januari 2019.

Dengan begitu, masyarakat adat Toraja Utara kini memiliki payung hukum untuk melindungi dan mengakui serta menjamin kesatuan, identitas, dan hak-hak masyarakat adat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3).

Sebagai catatan, Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Toraja Utara merupakan inisiatif dari DPRD Toraja Utara dan disetujui pemerintah menjadi Peraturan Daerah.

Dilansir dari website resmi Pemkab Toraja Utara, www.torajautarakab.go.id, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara, Rede Roni Bare, mewakili Bupati memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap Ranperda inisiatif yang telah disetujui menjadi Perda tersebut.

Dengan hadirnya Peraturan Daerah ini, kata Rede Roni, akan menjadi payung hukum bagi keberadaan masyarakat adat serta hukum adat Toraja Utara yang memberikan jaminan hukum tidak hanya pada eksistensi masyarakat adat namun juga menjamin pelestarian nilai-nilai tradisional Toraja yang terkandung dalam tatanan masyarakat adat.

“Pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat di daerah kita diharapkan akan tetap menumbuhkan nilai -nilai luhur dan kekayaan budaya kita,” ungkap Rede Roni. (Desianti – Karebatoraja.com)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close