Hukum

Perdamaian Dibatalkan, SML Ajukan Kasasi

BTN iklan

PUTUSAN PAILIT

Jakarta-LEI, PT Suharli Malaya Lestari menga­jukan kasasi atas pembatalan perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara melawan salah satu krediturnya, PT Bank J Trust Indonesia.

Salah satu alasan yang di­kemukakan kuasa hukum perusa­haan garmen PT Suharli Malaya Lestari Chrisman Damanik bahwa perkara pembatalan serupa per­nah diajukan di pengadilan yang sama.

Dalam perkara sebelumnya yang terdaftar dengan register 12/ Pdt.Sus/Pembatalan Perdamai­an/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., pe­ngadilan menolak permohonan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

“Sebelumnya kami digugat oleh BRI. Permohonan pembatalan mereka dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi mengapa seka­rang permohonan Bank J Trust di­kabulkan,” kata Chrisman kepada Bisnis, Minggu (8/5).

Dalam berkas permohonan kasasinya, kubu Suharli Malaya menyatakan Bank J Trust selaku termohon kasasi seharusnya me­narik BRI dan H. Darmin seba­gai pihak sesuai perjanjian perdamaian No. 8/Pdt.Sus/ PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanpa adanya kedua pihak ter­sebut membuat permohonan pembatalan diklaim menjadi kurang pihak atau plurium litis consortium.

Suharli Malaya juga menolak pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan perusa­haan yang kini berstatus pailit itu telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian. Di antara isi perjanjian itu adalah mencabut gugatan perdata yang dilayangkan terhadap kreditur.

Pemohon menyatakan telah mencabut perkata No. 105/ Pdt.G/2015/PN.Bdg terhadap BRI dan No. 131/Pdt.G/2015/ PN.Bdg terhadap Bank J Trust Indonesia. Keduanya teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung.

Chrisman melanjutkan, klien­nya dinilai masih memiliki iktikad baik dalam melaksanakan pem­bayaran karena sedang berupaya untuk memenuhi kewajiban ke­pada termohon dengan total tagih­an Rp11,47 miliar.

Menurut putusan homologasi, jadwal pembayaran pokok dan bunga berakhir pada 25 Juni 2016, sedangkan permohonan pembatalan perdamaian sudah diajukan Bank J Trust sejak 29 Februari 2016.

Dia menuturkan debitur belum melanggar ketentuan dalam Pasal 170 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Isinya, kreditor dapat me­nuntut pembatalan suatu perda­maian yang telah disahkan apa­bila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Debitur akan langsung dinyatakan pailit dan berstatus insolvensi jika perjanjian perdamaiannya dibatalkan.

MENGHAMBAT KEPAILITAN

Secara terpisah, kuasa hukum Bank J Trust Masyhudi S: Prawira telah mengetahui kasasi tersebut dan mengajukan kontra memori. Menurutnya, upaya hukum yang diajukan oleh SML hanya merupa­kan tindakan untuk menghambat proses kepailitan.

“Memori kasasi yang diajukan hampir sama dengan jawaban terhadap pembatalan yang kami ajukan,” ujar Masyhudi kepada BISNIS.

Dalam kontra memorin` SML dinilai tidak memiliki hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan – pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal 293 ayat 1 UU Kepailitan, terhadap putusan peradilan berdasarkan ketentuan B III tidak terbuka upaya hukum.

Selain itu, dalam ayat 2, UU mengatur yang berhak untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah jaksa agung demi kepentingan hukum. Kasasi pemohon seharusnya tidak dapat diterima

Terkait permohonan kurang pihak, Masyhudi menjelaskan kliennya sebagai kreditur dalam menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi perdamaian tersebut. Dalil tersebut sesuai dengan Pasal 170 ayat 1 UU Kepailitan.

Menurutnya, frasa yang digunakan dalam klausul tersebut adalah kreditur, bukan para kreditur. Termohon beranggapan pembatalan perdamaian tidak diperlukan adanya kreditur lain.

Bank J Trust sulit untuk mempercayai iktikad baik yang didalilkan SML. Pemohon tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali sampai dengan diajukan permohonan atas putusan aquo.

Berdasarkan skema pembayaran, lanjutnya, pemohon kasasi seharusnya sudah membayar pokok dan bunga sebesar Rpl,14 miliar.

Pengadilan niaga menyatakan Suharli Malaya Lestari pailit dengan segala akibat hukum pada 15 April 2016. Majelis hakim mengangkat Aswijon selaku hakim pengawas serta menunjuk tim kurator yang terdiri Bhoma S. Anindito dan Sahat Parulian. (Bisnis Indonesia)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close