LiputanNasionalRegulasi

Pergub APBA 2018 Aceh Langgar UUPA

APBA Telah Disetujui Mendagri

BTN iklan

BANDA ACEH, (LEI) – Praktisi hukum, Mukhlis Mukhtar, SH menilai Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 yang telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri melanggar UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Pergub APBA 2018 yang telah disetujui Mendagri jelas melanggar UUPA, pasal 185 ayat (5),” kata Mukhlis Mukhtar di Banda Aceh, Selasa.

“Mestinya para pejabat negara membaca UUPA dengan seksama agar setiap pengambilan keputusan tidak melanggar peraturan atau menabrak peraturan yang berlaku,” tambah Advokat senior tersebut.

Dia menjelaskan, UUPA lahir setelah perjuangan pajang masyarakat Aceh dan pasal 183 ayat (5) bunyinya, “Penggunaan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggarannya diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh”.

“Sumber dana APBA dominan dari otsus dan jika kita merujuk Pasal 183, ayat (5) jelas disebutkan, APBA harus dijalankan dengan Qanun Aceh, artinya harus dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif bukan melalui Pergub,” terang mantan Anggota DPRD Provisi Aceh.

Pada kesempatan itu ia juga menyatakan, hukum merupakan panglima tertinggi di sebuah negara dan mestinya penyelenggara negara taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, pada Rabu (21/3) Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo telah menyetujui usulan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBA 2018 dan pagu belanjanya sebesar Rp15,194 triliun.

Sebagaimana diketahui, provinsi paling ujung barat Indonesia perdana menjalankan APBA berpedoman pada Pergub dan sebelumnya APBA maupun APBD dibahas kemudian selanjutnya disepakati bersama eksekutif dan legislatif.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

19 + 6 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami