Hukum

Pergub Videotron Dibawa Ke KPPU

BTN iklan

JAKARTA,lei  — Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta meminta KPPU untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada Gubernur DKI soal regulasi penggunaan reklame videotron di Ibu Kota.

Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No. 244/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame ini menginstruksikan pemasangan reklame di DKI Jakarta harus berupa videotron atau papan iklan listrik. Sementara itu, reklame konvensional berkonsepbillboard tidak dianjurkan untuk dipasang lagi mulai tahun ini.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan peraturan yang diteken oleh Gubernur Basuki Tajahaja Purnama ini diduga akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha.

Selama ini, iklan reklame di pinggir jalan maupun di gedung-gedung merupakan buah karya dari pengusaha reklame konvensional yang bernaung dalam Asosiasi Perusahan Media Luar Griya Indonesia (AMLI).

“Apabila Pergub itu sudah ketok palu, mau dikemanakan pengusaha reklame konvensional. Yang ditakutkan adalah ada monopoli usaha oleh pebisnis videotron yang berskala besar,” katanya kepada Bisnis, Selasa (17/5).

Sarman mengatakan pihaknya bersama dengan AMLI telah menemui Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf untuk memantau pergub tersebut agar tidak menciptakan potensi monopoli usaha.

KPPU, lanjut dia, setidaknya dapat memberikan masukan terkait dengan regulasi yang kencang didengungkan oleh Gubernur DKI berdasarkan implementasi dari UU No. 5 Tahun 1999.

Sarman menjelaskan, platform videotron tidak memuat komponen dari dalam negeri. Adapun 100% komponen papan layar listrik tersebut merupakan impor dari China dan Taiwan. Oleh sebab itu, Indonesia akan bergantung pada komponen produk luar negeri. Selain itu, distributor untuk komponen luar negeri juga masih terbatas.

“Kalau semua komponen serba terbatas, nanti distributornya ya orang itu-itu saja,” jelasnya.

Agenda yang disalurkan Kadin DKI Jakarta kepada KPPU memuat agar Pergub No244/2015 dapat memberi kesempatan kepada pelaku usaha reklame konvensional agar tetap bisa menjalankan usahanya.

Kadin juga meminta KPPU menyarankan kepada Gubernur agar membuat peta wilayah yang berkewajiban menggunakan videotron dan wilayah dengan reklame konvensional. Dengan begitu, masih ada ruang bagi pelaku usaha reklame terus berkarya dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.

Menurut Sarman, pergub tersebut terlalu terburu-buru. Pihaknya dan asosiasi tidak menolak dengan adanya regulasi itu. Namun pelaku usaha perlu waktu untuk mengubah bisnisnya dari reklame konvesional menjadi videotron.

USAHA TIDAK SEHAT

Sementara itu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyatakan telah menyepakati saran dan pertimbangan yang digagas oleh Kadin dan pelaku usaha. “Pertimbangan KPPU sudah dikirimkan kepada Gubernur. Isinya panjang tetapi intinya Gubernur harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha,” katanya.

Meurutnya, bisnis yang sehat adalah usaha yang dimainkan oleh banyak pihak dan terbuka dengan masuknya  pelaku usaha baru. Adapun bisnis yang hanya dimainkan oleh segelintir pihak tertentu berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan adnaya penyamarataan iklan melalui videotron, lanjut Syarkawi, berbahaya bagi persaingan usaha. Pasalnya pemain bisnis videotron di Indonesia hanya dikuasai oleh dua perusahaan besar.

Dalam surat pertimbangan kepada Gubernur, KPPU meminta Ahok untuk mempertimbangkan sistem kombinasi. Jadi, nanti ada wilayah di DKI Jakarta yang khusus menggunakan videotron dan ada kawasan yang masih bisa dipasang billboard.

Hal ini berkaca pada kota-kota besar seperti Paris, New York dan Tokyo yang masih menggunakan sistem kombinasi. “Pusat perbelanjaan di kota besar tersebut masih ada kok yang pakai billboard.”

Perlihatkan Lebih

6 Komentar

  1. Menurut saya Pergub yang baru itu sangat tidak menguntungkan dan tidak efisien, karena yg dibilang di dalam Pergub DKI No. 244/2015 yang diharuskan reklame di DKI JAkarta berupa Videotron atau papan Listrik, dan Reklame konvesional berbeuntuk billboard tidak dianjurkan dipasang lagi itu sangat disayang kan bagi usaha usaha yg masih kecil yang berusaha untuk lebih mencari keuntungan dikarenakan untuk memasang iklan videotron itu memakan dana yang jauh lebih mahal dari billboard, videotron memerlukan teknisi dan orang yang mengedit edit untuk menjalankan videonya itu semua memakan dana lebih,mungkin tidak apa apa bagi perushaan yg sudah besar atau perusahaan luar yg ada di jakarta, sedangkan di billboard hanya tinggal kita desain dan hubungi bagian yang menyediakan tempat kosong untuk memasang iklan billboard tersebut, memakan dana yg jauh lebih murah bisa dilihat di dalam PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 12 TAHUN 2011.

    Dan juga seperti disebut di dalam tulisan ini untuk melakukan reklame melalui videotron dan semacamnya itu juga membutuhkan alat alat dan komponen komponed dari luar negeri seperti China dan Taiwan, dan komponen yg dipakai itu ada yang 100% menggunakan komponen dari luar,dan sudah pasti memakan banyak uang,untuk usaha kecil kecil yg baru naik untuk melakukan itu sepertinya tidak mungkin, jadi kemuungkinan hanya itu itu saja distributor yg memakai videotron tersebut berulang ulang dan tidak ada kesempatan untuk yg lain, dan menurut saya bukan hanya karena lebih murah tapi juga jika kita memakai billboard biasa saja juga bisa melatih kreatifitas anak bangsa dan juga meminimalisir impor impor dan memakai yg sudah ada fi dalam Indonesia ini.

    Dan seperti yang tertera dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Karena Pergub yang baru ini maka monopoli bisa terjadi dan usaha tidak sehat akan terlaksana dikarenakan akan terjadi pengusaan atas produksi atau pemasaran barang seperti isi pasal yg saya tulis diatas, yg akan dilaksanakan oleh perushaan perusahaan besar dan menutup jalan untuk perusahaan kecil dan tidak mengasi kesempatan yg adil dalam bersaing karena hanya bisa dilaksanakan oleh beberapa usaha saja.

    Benar apa kata Kadin, agar membuat peta wilayah dibolehkan menggunakan videotron dan papan billboard biasa atau waktu jam berapa saja videotron boleh dinyalakan, agar masih ada ruang dan peluang untuk pelaku usaha usaha kecil untuk bersaing sehat dengan pelaku usaha yg sudah besar. Dan seharusnya billboard dibolehkan saja tetap ada seperti biasanya. Lagipula billboard jauh lebih untung seperti lebih murah dan tidak menghabiskan banyak tenaga listrik,dan terkadang videotron sangat meniylaukan mata di saat malam hari.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami