Nasional

Perintah Panglima TNI Putar Film G30S/PKI, Tak Sejalan Nawacita

BTN iklan

Jakarta, LEI – Perintah Panglima TNI agar jajarannya memutar Film G30S/PKI, kontrak produktif dengan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yaitu menyelesaikan kasus kemanusiaan masa lalu termasuk insiden 1965.

“Gatot justru bersikap sebaliknya, mempromosikan kebencian kepada orang-orang yang dituduh PKI di masa lalu, meskipun hingga kini kebenaran peristiwa tersebut belum terungkap,” kata Ketua SETARA Institute, Hendardi dalam keterangan pers, Senin (25/9/2017).

Menurutnya, perspektif dan sikap politik Panglima TNI atas peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966. Alih-alih mendukung rencana pemerintah yang berencana menggali kebenaran persitiwa tersebut, Gatot justru bersikap sebaliknya.

Sebagaimana diketahui, film G30S/PKI adalah film indoktrinatif yang diproduksi oleh Orde Baru untuk membenarkan tindakan penguasa baru itu menciptakan stabilitas politik pada masanya.

“Film tersebut juga menjadi instrumen menyebarkan kebencian, stigma, dan diskriminasi permanen pada orang-orang yang dituduh sebagai PKI,” ujarnya.

Di sisi lain, pasca Orde Baru, muncul banyak versi tentang peristiwa tersebut. Bahkan, pemerintah telah berencana untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang sesungguhnya.

“Jadi, rencana pemutaran film yang digagas oleh Panglima TNI hanyalah model dan cara Orde Baru untuk menanamkan kebencian tanpa reserve, tanpa interupsi, meskipun yang disuguhkan adalah peristiwa yang belum jelas kebenarannya. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya pemutaran film tersebut tidak lagi dilakukan,” katanya.

Saat pemerintan berencana mengungkap kebenaran dan keadilan atas peristiwa kemanusiaan tersebut, Jokowi semestinya bisa mendisiplinkan seluruh elemen di bawah tanggung jawabnya untuk tidak membuat kegaduhan yang dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

“Dan yang paling utama, Jokowi menyegerakan upaya-upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan atas pelanggaran HAM di 1965 tersebut,” katanya.

Pemerintah Jokowi-JK harus segera menyelesaikan berbagai kasus kelam yang terjadi di masa lalu, karena dalam Program Nawacitanya, berjanji akan membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa 1965.

Dengan berbagai kontroversi yang dilakukan Panglima TNI, secara eksplisit terlihat kuat bahwa isu kebangkitan komunisme ternyata datang dari anasir-anasir TNI. Isu pembelian senjata, selanjutnya digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan defensif lanjutan institusi TNI.

“Cara Gatot Nurmantyo memimpin TNI adalah yang terburuk sepanjang era reformasi. Bukan karena melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan secara terbuka, tetapi karena membawa kembali TNI berpolitik, bahkan dengan mengorbankan koeksistensi antarinstitusi negara seperti Polri, BIN, dan Kemhan,” ujarnya.

Nemun demikian, kata Hendardi, Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik untuknya.

“Maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami