Liputan

Perjalanan RUU Jabatan Hakim Hingga Kini

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim (RUU JH) masih belum dirampungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, padahal sebelumnya RUU ini direncanakan rampung pada akhir tahun 2016.

Wacana rancangan undang-undang ini sudah ada sejak akhir tahun 2015 dan mulai gencar disosialisasikan oleh Komisi Yudisial (KY) pada pertengahan 2016.

RUU ini berawal dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang dalam praktiknya dinilai masih belum diterapkan dengan benar, artinya masih banyak hakim yang belum menerima tunjangan dan fasilitas yang diatur dalam PP.

Namun, kesejahteraan hakim bukanlah hal yang menjadi fokus utama dalam RUU ini, melainkan adanya usaha dan andil para hakim dalam memperbaiki citra peradilan di mata masyarakat.

Pada awal Maret 2016, KY meminta dukungan Presiden RI Joko Widodo terkait dengan RUU JH dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016, yang disampaikan oleh KY saat audiensi dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Dalam audiensi tersebut Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan wewenang KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Sesuai dengan amanat undang-undang, wewenang KY adalah berkaitan dengan etika, bukan teknis yudisial ataupun pidana. Dalam hal ini adalah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menurut KY perlu diperkuat dalam RUU JH.

Usulan KY Pada akhir Mei 2016, KY turut hadir dalam rapat konsultasi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) untuk memberikan masukan terkait dengan RUU JH.

Dalam kesempatan itu Aidul memaparkan empat butir usulan utama KY atas RUU JH.

Usulan yang pertama terkait dengan penilaian kinerja atau profesionalisme. Dalam hal ini KY mengusulkan hakim agung dapat memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diusulkan kembali oleh KY untuk disetujui oleh DPR untuk masa jabatan yang sama.

Untuk mengusulkan kembali seorang hakim agung, KY harus melakukan penilaian profesionalisme terhadap hakim agung sebelum disampaikan ke DPR.

Butir keempat dari usulan KY terkait dengan ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) supaya dapat diperkuat dalam bentuk peraturan pemerintah.

Usul ketiga terkait dengan pembentukan panitia seleksi (pansel) rekrutmen hakim, mengingat hakim dalam RUU JH adalah pejabat negara.

Pansel diusulkan oleh KY terdiri dari lima orang yang merupakan dua orang perwakilan hakim agung, satu orang akademisi yang bergelar doktor, satu orang praktisi yang berpengalaman selama 20 tahun di bidang hukum, dan satu orang anggota masyarakat.

Terakhir seorang hakim yang akan mendapatkan promosi ke jenjang pengadilan yang lebih tinggi atau menjadi pejabat struktural di pengadilan harus mendapat penilaian dengan mempertimbangkan kompetensi, hasil penilaian profesionalisme, kepribadian, serta laporan atau informasi mengenai perilaku dan integritas hakim.

Usulan KY ini kemudian mendapat tanggapan positif dari Baleg DPR.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi juga menyebutkan bahwa pihaknya berharap supaya MA dapat bersikap tegas dalam menentukan aspirasi di RUU JH.

“Hakim tidak mau disamakan kedudukannya dengan hakim ad hoc. Akan tetapi, juga tidak mau mengakui KY sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Sikap MA harus tegas untuk kedua isu tersebut,” ujar Andi.

Sementara itu, anggota DPR RI Henry Yosodiningrat menyatakan bahwa KY seharusnya berwenang tidak hanya mengawasi etika dan perilaku hakim, tetapi juga mengawasi teknis yudisial.

“Ada banyak putusan hakim yang tidak sesuai dengan hati nurani, KY harusnya bisa berperan untuk mengantisipasinya,” ujar Henry.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota DPR RI lainnya, Arsul Sani, yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang KEPPH tidak hanya sebatas di antara KY dan Mahkamah Agung (MA) saja karena besar kemungkinan tidak dijalankan.

Selain itu, kritik mengenai fungsi pengawasan MA dalam RUU JH juga sempat disebutkan oleh anggota DPR RI Rufinus H. yang berpendapat manajerial MA harusnya diatur juga dalam RUU JH.

Keseriusan Negara Pada awal September 2016, Baleg DPR RI akhirnya menyetujui RUU JH melalui rapat paripurna.

RUU JH ini kemudian akan dibahas oleh Komisi III sebagai usulan DPR. Setelah melalui pembahasan di Komisi III DPR, RUU JH kemudian masuk pada pembahasan yang dimulai di Panitia Kerja (Panja) DPR dengan melibatkan pemerintah.

Hingga akhir September 2016, RUU JH terus berjalan dan mengalami progres yang cukup baik di parlemen.

Juru Bicara KY Farid Wajdi menyebutkan bahwa proses yang lancar ini merupakan bukti keseriusan negara untuk memberikan perhatian pada profesi hakim.

“Apresiasi juga layak disampaikan kepada seluruh elemen di Parlemen yang turut berkontribusi terhadap progres RUU JH,” katanya.

Farid juga mengatakan bahwa mendukung RUU JH berarti membuka lebar pintu keadilan kepada publik melalui hakim yang bersih dan memiliki kemampuan terpuji.

Pada bulan November 2016, RUU JH telah resmi menjadi inisiatif DPR yang sudah memasuki masa pembahasan di Komisi III, kemudian menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) Tahun 2015 s.d. 2019.

Meskipun pengesahan RUU JH mengalami kemunduran dari waktu yang direncanakan, harapan RUU tersebut menjadi undang-undang yang ideal dan komprehensif tidak pernah memudar.

Salah satu pihak yang berharap sangat besar terhadap RUU JH adalah KY karena RUU ini diyakini dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan hakim sebagai sebuah tuntutan maupun konsekuensi status hakim sebagai pejabat negara.

KY berulang kali menegaskan bahwa RUU ini tidak sekadar membahas tafsiran keuangan dan fasilitas bagi hakim sebagai pejabat negara. Namun, adanya semangat perubahan dalam RUU JH, diharapkan KY akan membawa dampak dan perubahan besar bagi dunia peradilan di Indonesia.

Semoga RUU JH ini dapat segera dirampungkan. Harapan untuk perubahan besar bagi dunia peradilan ke arah yang jauh lebih baik juga dapat terlaksana.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami