Ekonomi

Perkoperasian Diharapkan Jadi Materi Kuliah PTN

BTN iklan

Yogyakarta, LEI – Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, mengatakan, pihaknya mengharapkan perkoperasian dapat menjadi bagian materi kuliah pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Meliadi menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rakornas Badan Kerja Sama Program Studi Kenotariatan (BKS PRODI-MKN) di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (4/1/2018).

Kemenkop dan UKM mengharapkan perkoperasian menjadi mata kuliah di program studi tersebut agar mahasiswanya memiliki pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan prinsip koperasi.

Dengan demikian, setelah lulus dan menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), mereka dapat sekaligus berfungsi menjadi penyuluh dan konsultan koperasi di masyarakat, di samping menjalankan profesinya sebagai pembuat Akta-Akta Otentik termasuk Akta-Akta Koperasi.

Kehadiran Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM dengan Ketua Program Studi Bidang Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Negeri tentang Peningkatan Kompetensi Calon Notaris pada tanggal 28 Oktober 2017 di Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dalam Rakornas itu, Meliadi mengusulkan kemungkinan masuknya Materi Perkulihan Perkoperasian/Akta-Akta Koperasi dalam Kurikulum pada Prodi Bidang Kenotariatan di FH Universitas Negeri. Selain itu, perlunya standarisasi materi perkoperasian yang layak secara akademis dan dapat diterapkan dalam perkulihan di seluruh Prodi MKN FH Universitas Negeri.

Meliadi juga mengusulkan agar ada pembekalan dan penyegaran pengetahuan perkoperasian atau akta-akta koperasi bagi Mahasiswa MKN dan alumni yang belum ditetapkan sebagai Notaris berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dimulai dari kelembagaannya (akta pendiriannya) sudah dibuat secara baik dan benar sesuai nilai dan prinsip koperasi dan kaedah-kaaedah hukum yang berlaku,” kata Meliadi.

Dalam kesempatan tersebut, Meliadi juga menginformasikan bahwa sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, seluruh pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi dilaksanakan terpusat di Kemenkop dan UKM.

Sebagai tindak lanjutnya, Kemenkop dan UKM meluncurkan Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) bagi permohonan Pengesahan Akta Pendirian secara elektronik, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara sistem elektronik.

Melalui SISMINBHKOP, Deputi Bidang Kelembagaan telah mengesahkan secara online sebanyak 5.419 Koperasi baru dan 213 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (per 3 Januari 2018).

Dalam proses pengesahan badan hukum baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar melalui SISMINBHKOP, NPAK memiliki peran penting karena hanya NPAK yang sudah terdaftar di Kemenkop dan UKM serta memiliki “kode akses” dari SISMINBHKOP yang dapat mengakses dan melakukan proses pengesahan dan PAD koperasi di SISMINBHKOP tersebut.

Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan jumlah koperasi baru di suatu daerah, maka dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota juga dapat mengakses di SISMINBHKOP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami