Ekonomi

Perlu Keadilan Pajak untuk Koperasi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini sehingga perlu keadilan pajak untuk koperasi.

“Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya,” kata Ketua Koperasi UPN Yogjakarta, Siwi Hardiastuti, dalam keterangan pers yang diterma, Minggu (10/12/2017).

Siwi menyampaikan keterangan tersebut dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi yang digelar Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis (7/12/2017).

Hal senada disampaikan panelis, Agung Sudjatmoko yang merupakan Ketua Harian Dekopin. Dia mengatakan bahwa pajak PPh final 1% bagi koperasi dan UKM yang mempunyai omset sampai Rp 4,8 milyar per tahun dan dibayar setiap bulan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang tidak memahami esensi bisnis, baik bagi koperasi maupun UKM.

“Bukan hanya itu saja, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari 240.000 juga sebagai bentuk kebijakan yang memberatkan anggota koperasi karena rata-rata anggota koperasi adalah wong cilik,” katanya.

Menurut Agung, masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada koperasi, seperti pajak atas SHU, tidak adanya jaminan atas simpanan anggota pada koperasi, dan lain-lain.

Bahkan, terkait dengan penjaminan simpanan di koperasi yang tidak dilakukan pemerintah, Agung mengatakan, itu merupakan bentuk kebijakan diskriminatif negara atas warga negara, karena tabungan masyarakat di bank dijamin oleh LPS sampai Rp 2 milyar. Sedangkan di koperasi tidak ada sama sekali.

Betatapun demikian, ia mengingatkan, insan koperasi jangan selalu mengkritik kebijakan. Insan koperasi harus taat pajak dan pemerintah juga harus memahami suasana kebatinan gerakan koperasi dalam perpajakan ini.

Agung mengajak insan koperasi untuk instropeksi juga, bahwa masih ada banyak kekurangan insan koperasi dalam mengelola usaha maupun organisasinya.

“Untuk itu koperasi harus melakukan perubahan untuk fokus mengembangkan usaha, memodernisasi manajemen koperasi, dan membangun jaringan usaha serta menyusun strategi merintis konglomerasi usaha koperasi untuk kesejahteraan anggota,” katanya.

Duduk Bersama

Staf Ahli Menkeu Pengawasan Pajak, Puspita mengatakan, lebih baik sekarang kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah perpajakan koperasi ini.

“Semua bisa dibicarakan dan dirumuskan untuk memudahkan koperasi dan staf pajak dalam melakukan pemungutan pajak bagi koperasi,” katanya.

Menurutnya, kalau saling menyalahkan, tidak akan ada solusi atas pajak tersebut. Di satu sisi negara membutuhkan pajak untuk pembangunan, tetapi harus ada sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha.

Dr Sutoyo selaku pelaku koperasi sekaligus Dosen UPN mengatakan, Bung Hatta akan menangis melihat kondisi perekonomian negeri ini, bahkan akan sedih sekali jika melihat kondisi koperasi yang kurang berkembang sesuai dengan cita-citanya saat merumuskan pasal 33 UUD 45.

Panduan Teknis

Sementara itu Asdep Perpajakan Kemenkop dan UKM, Suprapto, mengatakan, selama aturan perpajakan seperti itu tidak ada pilihan lain dan koperasi harus patuh pada peraturan yang ada.

“Untuk mengatasi kondisi perpajakan yang ada, masalahnya di perbedaan persepsi menerjemahkan peraturan perpajakan dan ketidaktahuan pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan,” katanya.

Untuk itu, perlu disusun panduan teknis perhitungan, pemungutan, dan pembayaran pajak bagi koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan untuk menjadi panduan bagi staf pajak dan pengurus koperasi sehingga ada kejelasan pajak bagi koperasi, yang tidak menimbulkan pengenaan pajak berulang-ulang di koperasi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close