EkonomiFinansial

Perlukah Rombak Tim Ekonomi Demi Angkat Rupiah?

BTN iklan

Jakarta (lei) – Rupiah terus terperosok. Depresiasinya terhadap dolar AS makin parah.

Menurut data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), rupiah sudah melemah Rp226 atau 1,55 persen dalam sepekan. Dengan kata lain, rupiah sudah melemah Rp1.298 per dolar AS sejak awal tahun atau 9,58 persen.

Pemerintah dan ekonom menyebut biang kerok pelemahan rupiah banyak berasal dari sisi eksternal yang begitu kuat. Salah satu sentimen tersebut, yakni krisis Argentina, dimana inflasi sudah mencapai 32 persen. Ditambah kepanikan pasar modal lantaran pemerintahan di bawah Presiden Mauricio Macri dikabarkan akan menarik bantuan likuiditas sebesar US$50 miliar dari dana Moneter Internasional (IMF) untuk anggaran 2019.

Kepanikan yang melanda Argentina disebut-sebut merembet ke Indonesia. Investor khawatir, Indonesia bisa mengalami kejadian serupa karena sama-sama tergolong negara berkembang. Hal tersebut banyak mendorong aksi arus modal keluar (capital outflow).
Data Bursa Efek Indonesia (BEI) saja mencatat aksi jual bersih (net sell) sejak awal tahun sudah mencapai Rp50,92 triliun. Walhasil, capital outflow bikin permintaan dolar meningkat sehingga depresiasi rupiah pun tak terhindarkan.

Tak hanya masalah Argentina, Dolar AS sendiri menguat setelah presiden AS Donald Trump akan mengenakan tarif bagi barang impor asal China sebanyak US$200 miliar pada pekan ini. Tak lupa, bank sentral AS The Fed juga akan masih akan menaikkan suku bunga acuan Fed Rate hingga akhir tahun nanti.

Di tengah sentimen eksternal yang kian tak menentu tersebut, Indonesia sebetulnya boleh berbangga diri. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan fundamental makroekonomi Indonesia sebetulnya masih mumpuni. Utamanya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, nilai inflasi sebesar 3,2 persen secara tahunan dan pertumbuhan ekonomi 5,27 persen per kuartal lalu ini yang jadi pembeda Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya. Angka-angka yang terbilang positif ini diperkirakan bisa merayu investor agar tidak melarikan dananya ke luar Indonesia. Dengan makroekonomi yang masih kuat, ia yakin pelaku pasar tidak akan grogi dalam menghitung imbal hasil investasinya di masa depan.

“Faktor fundamental dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu tidak terganggu. Sehingga kalau melihat fund manager yang memang investor, mereka tidak grogi dan terganggu,” jelas Darmin.

Namun, klaim tersebut nampaknya tidak selalu benar. Nyatanya, Indonesia masih punya rapor merah indikator makroekonomi, yaitu defisit transaksi berjalan. Terlebih, hingga kuartal II kemarin, angkanya sudah menembus 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah  mengatakan masalah tersebut cukup sensitif bagi rupiah. Tak heran, rupiah belakangan ini terperosok tajam. “Inflasi dan faktor fundamental makroekonomi lain bisa menahan pelemahan rupiah, tapi tidak cukup bisa menghadapi gejolak yang lebih dalam,” jelas Piter.

Makanya, ia menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah seperti pencampuran biodiesel sebesar 20 persen kepada BBM jenis Solar (B-20) dan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor bagi 900 komoditas sudah tepat dalam menangani defisit transaksi berjalan. Seharusnya, tekanan rupiah tak akan begitu berat jika kebijakan ini konsisten dilakukan.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengatakan bahwa angka indikator makroekonomi yang mumpuni belum tentu tidak dikritisi oleh pelaku pasar. Indikator fundamental juga  belum tentu jadi sentimen baik bagi pelaku pasar.

Apalagi, untuk pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,27 persen kemarin dikritisi pelaku pasar sebagai angka yang tak berkesinambungan karena didorong oleh faktor musiman Idul Fitri dan dorongan bantuan sosial. Pertumbuhan ekonomi  juga masih lebih rendah ketimbang Vietnam dan Filipina yang di atas 6,7 persen.Pun begitu dengan inflasi. Data Badan Pusat Statistik memang menunjukkan inflasi terkendali. Tapi kata Bhima, harus dikaji lebih lanjut apakah terkendalinya inflasi memang benar disebabkan oleh pasokan pangan yang terjaga, atau justru terjadi akibat pelemahan daya beli.

Bhima mengatakan ketimbang indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, justru pasar loebih melihat kondisi neraca transaksi berjalan. Pasalnya, berkaca pada kondisi Argentina dan Turki, kondisi neraca transaksi yang berjalan tak sehat bisa membuat Indonesia rentan terpapar krisis mata uang.

Langkah pemerintah mengatasi masalah tersebut, baik dengan penerapan kewajiban pencampuran 20 persen biodiesel pada BBM dan pembatasan impor terlambat. Pelaksanaan kebijakan tersebut kata Bhima memakan waktu yang tidak sebentar.

Bhima menilai keterlambatan tersebut cerminan dari ketidakmampuan tim ekonomi Presiden Jokowi dalam membaca situasi dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Bank sentral Amerika Serikat The Fed sejak 2015 sudah mengumukan akan melakukan normalisasi kebijakan.

Dengan pengumuman tersebut, harusnya tim ekonomi pemerintah sudah bisa merumuskan langkah antisipasi. Tapi yang terjadi sekarang ini, ketika rupiah mendekati Rp15.000 per dolar, pemerintah baru panik.

Ada tiga anggota tim ekonomi yang paling ia soroti. Pertama, Menteri Perdagangan Enggartiasta yang dinilai gagal dalam merumuskan kebijakan membendung aliran barang impor yang tak perlu.

Kedua, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang dinilai bertanggung jawab dalam membiarkan perusahaan pelat merah melakukan impor besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur hingga memicu pelebaran defisit transaksi berjalan.

Ketiga, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tak melakukan perubahan APBN sebagai langkah penyesuaian di tengah asumsi makro ekonomi yang tak sesuai prediksi awal.”Kalau tim ekonomi tersebut memang bertolak belakang dengan keinginan presiden dalam menjaga rupiah ya perlu ditertibkan,” katanya.

Segendang sepenarian Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga ekonom Drajad Wibowo mengatakan tim ekonomi Presiden Joko Widodo memang perlu dirombak.  Tim ekonomi sudah mendapatkan vonis buruk dari pasar.

Pasalnya, tim ekonomi selalu menyalahkan kondisi ekonomi global sebagai pemicu masalah ekonomi dalam negeri, tanpa mau melakukan koreksi atau perbaikan atas ekonomi dalam negeri. Drajad mengatakan tiga titik tim ekonomi yang perlu diperbaiki.

Pertama, yang berkaitan dengan defisit neraca dagang. Kedua dan ketiga, yang berkaitan dengan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami