Politik

Pernyataan Arief ‘Delegitimasi Hasil Pemilu adalah Konstitusional’ Membahayakan Demokrasi Indonesia

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan bahwa memdelegitimasi hasil pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan hal yang konstitusional.

Hal ini ditegaskan Arief merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa aparat penegak hukum akan menindak tegas upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Menurut Arief, kalau KPU yang hasil kerjanya tidak berkualitas, tidak jujur serta adil dalam melaksanakan perintah konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu, secara otomatis hasil kerjanya tidak punya legitimasi lagi untuk membentuk pemerintahan dan legislatif dari hasil pemilu 2019.

“Kalau masyarakat protes untuk mendelegitimasi hasil kerja KPU atau hasil pemilihan Umum adalah gerakan yang konstitusional, dan merupakan hak masyarakakat bersuara yang dijamin oleh konstitusi,” ucap Arief di Jakarta, Senin (6/5).

Hal itu dinilainya juga tidak terlepas dari kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya lagi. Justru, kata Arief, tuduhan Menko polhukam bahwa akan ada pihak-pihak yang akan mendelegitimasi KPU, salah kaprah.

Arief menilai Menkopolhukam justru lagi coba-coba untuk mengintimidasi masyarakat yang dirugikan KPU agar tidak protes. “Maaf ya Pak Wiranto, gerakan protes ke KPU enggak ada hubungannya dengan pemerintahan Pak Joko Widodo ya. Ini masalah suara rakyat yang dirugikan oleh KPU,” tuturnya.

Dia menambahkan, masyarakat berhak untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang di selenggarakan oleh KPU sebagai lembaga negara yang bukan bagian dari pemerintahan Jokowi. Pihaknya juga mengajak masyarakat mengawasi lembaga pimpinan Arief Budiman itu.

Sangat Berbahaya Bagi Demokrasi Indonesia

Beberapa waktu lalu sebelum Pemilu 2019 dimulai, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan upaya tersebut (delegitimasi) sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dia meyakini penyelenggara pemilu maupun instansi pendukungnya sudah bekerja sesuai amanat undang-undang. “Upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu sangat berbahaya, karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya sekelompok masyarakat yang berkeinginan agar pemilu gagal dan chaos,” kata Ujang kepada wartawan, dilansir dari Okezone, 13 Maret 2019.

Bahkan sejumlah lembaga negara seperti KPU hingga Polri kerap diterpa propaganda untuk mendelegitimasi pemilu. Di KPU misalnya, muncul isu 70 juta surat suara yang sudah tercoblos 01, namun kabar itu ternyata hoaks. KPU bahkan sudah melaporkan peristiwa ini ke Mabes Polri.

Terbaru adalah upaya delegitimasi yang menyerang Polri. Media sosial diramaikan oleh informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019. Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana.

Isu itu pun langsung dibantah. Polri menyebut akun tersebut sengaja melakukan propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019. Ujang meyakini seluruh penyelenggara pemilu akan bekerja sesuai rules of the game. Karenanya tidak elok bila ada pihak yang terus menyalahkannya.

“Mereka akan mengikuti perintah undang-undang. Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama,” ucap dia.

Menurut Ujang, demokrasi akan rusak bila masyarakat tidak lagi percaya pada penyelenggara pemilu. Ia meyakini penyelenggara pemilu maupun instansi pendukungnya tidak main-main dalam bekerja, apalagi condong ke paslon tertentu. Hal ini telah dibuktikan dengan survey yang menyebut 80 persen masyarakat masih percaya dengan kinerja KPU dan Bawaslu.

“Berdemokrasi bukan untuk saling menyalahkan, Bukan untuk saling mendelegitimasi. Jika ada kesalahan, misalnya soal DPT, mari kita koreksi bersama-sama. Demokrasi menjadi rusak jika masyarakat tidak lagi percaya kepada institusi-institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Dan ini sangat berbahaya,” tutur dia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami