Pernyataan Sikap Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se Indonesia

BATAM, (LEI) – Pansel KPK telah bekerja dan melakukan proses seleksi  untuk mendapatkan sosok pimpinan KPK yang baru.

Saat ini calon pimpinan KPK yang telah diseleksi semakin mengerucut menjadi 40 kandidat, untuk itu Forum Dekan menyampaikan masukan kepada Pansel KPK, agar semakin selektif dalam meloloskan calon pimpinan KPK ke tahap berikutnya, sehingga diperoleh sosok-sosok terbaik  dalam  pemahaman  antikorupsi, berintegritas serta  mempunyai sikap yang tegas.

Kami menyatakan sikap kepada Pansel KPK untuk dapat :

1. Melakukan penelusuran rekam jejak calon pimpinan KPK tidak hanya melalui lembaga-lembaga resmi Negara misalnya, data di Kepolisian atau PPATK namun juga masukan-masukan dari masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan, untuk dicermati dan dipertimbangkan dengan baik, sebagai dasar bagi pengambilan keputusan terhadap sosok Calon Pimpinan KPK.
2. Menseleksi Calon Pimpinan KPK yang tidak saja memiliki kompetensi namun juga integritas dan berani, sebab mereka yang memiliki integritas kuat dalam memberantas korupsi, juga harus memiliki keberanian dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi, sehingga  diharapkan dapat terus mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi di Negeri ini. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemberantasan korupsi yang masih memerlukan ikhtiar yang lebih baik, yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghilangkan korupsi yang masih membudaya dan cenderung semakin sistematis dengan pola-pola penghindaran terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana korupsi.
3. Memastikan indepedensi Calon Pimpinan KPK, mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia ini secara umum banyak berada pada sektor-sektor terkait perizinan, antara lain tentang izin tambang, izin tentang perkebunan, yang berasal dari tidak dilakukan studi kelayakan yang sebaik-baiknya. Tanpa indepedensi calon pimpinan KPK, upaya-upaya penanggulanganya dan penindakan hukum akan terkendala bila Calon Pimpinan KPK yang terpilih memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan pada sektor sumber daya alam tersebut. Independensi tersebut menjadikan pimpinan kpk tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, dari manapun.
4. Memilih calon pimpinan KPK yang dapat menunjukkan cara pandang untuk menerobos kebuntuan dalam penanggulangan dan penegakan terhadap tindak pidana korupsi. Karena korupsi merupakan sumber intoleransi dan sumber radikalisme masyarakat Indonesia. Korupsi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap Sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Maka diperlukan Calon Pimpinan KPK yang memiliki cara pandang untuk memimpin KPK dengan sungguh-sungguh untuk mencari cara terbaik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberantas tindak pidana korupsi.
5. Memilih Calon Pimpinan KPK harus sesuai dengan kode etik pimpinan KPK. Karena di dalamnya ada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para pimpinan KPK. Pansel dapat menggunakan kriteria dalam kode etik Pimpinan KPK sebagai landasan dasar. Bersandarkan pada kode etik itu, pansel bisa menemukan pola rekruitmen yang baik. Calon Pimpinan KPK yang memiliki standar-standar yang sesuai dengan nilai-nilai etik yang ada dan dibangun, adalah berani mengambil sikap tegas, rasional terhadap keputusan yang sulit dan tidak populis, artinya  memiliki integritas, kemandirian, komitmen dan kompetensi yang baik.
6. Calon Pimpinan KPK wajib menjadi pengayom bagi para karyawan KPK baik yang melaksanakan penindakan sampai ke pengadilan maupun sebagai pelaksana pencegahan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tidak terganggu oleh segala intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
7. Calon Pimpinan KPK harus memahami ilmu hukum dan hukum positif Indonesia. Calon Pimpinan KPK tidak hanya mengetahui hukum positif saja, tetapi juga harus mengetahui ilmu hukum, untuk menghindari Calon Pimpinan KPK yang tidak professional dalam bekerja. Calon Pimpinan KPK diharapkan dapat berasal dari lintas profesi sehingga memperkaya dinamika pemikiran dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak didominasi oleh satu profesi saja.

Disamping pentingnya integritas terhadap calon pimpinan KPK maka kami berharap seluruh panitia seleksi mengedepankan integritas dalam pelaksanaan tugas dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Batam, 14 Agustus 2019
Forum Dekan FH dan Ketua STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum.
(Dekan FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)