Hukum

Pertahankan Stabilitas Hadapi Sengketa Laut Cina Selatan

BTN iklan

sengketa, maritim, laut cina selatan, indonesiaJakarta, LEI/Antara – Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong semua pihak untuk tetap mempertahankan dan mengutamakan stabilitas dan perdamaian di kawasan dalam menyikapi hasil putusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) PBB terkait sengketa Laut China Selatan.

“Yang pasti Indonesia akan tetap berusaha untuk mempertahankan isu Laut China Selatan, terutama dalam bagaimana menjaga situasi tetap dalam kondisi damai, stabil dan kondusif,” kata Direktur Mitra Wicara Antar-kawasan Direktorat Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Derry Aman di Jakarta, Kamis.

Terkait polemik sengketa Laut China Selatan, Derry mengatakan bahwa Indonesia tetap mempertahankan sikap untuk mendorong semua pihak agar tetap menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

“Kita meminta setiap pihak menahan diri, dan itu akan menjadi dasar bagi Indonesia dalam berbicara dengan semua pihak,” ujar dia.

Derry menekankan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus mempertahankan posisi untuk tidak terlibat dalam sengketa maritim itu, namun mendesak semua pihak menciptakan situasi kondusif di Laut China Selatan.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah negara-negara ASEAN belum menjadwalkan pertemuan apapun untuk membahas tentang sikap ASEAN atas hasil Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) PBB terkait sengketa Laut China Selatan itu, termasuk untuk Pertemuan Menlu ASEAN ke-49 yang akan diadakan di Vientiane, Laos pada 23-26 Juli.

“Sampai sekarang, berdasarkan program yang kami dapat (untuk Pertemuan Menlu ASEAN/AMM), kami belum mendengar adanya pertemuan sampingan untuk membahas Laut China Selatan,” kata Derry.

Sebelumnya pada Selasa, 12 Juli 2016, Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) PBB di Den Haag telah mengeluarkan putusan akhir dalam persidangan arbitrase dengan gugatan yang diajukan oleh Pemerintah Filipina terhadap China di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengenai sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Pengadilan arbitrase internasional itu telah memutuskan untuk menolak klaim China untuk hak-hak di wilayah Laut China Selatan, dan mendukung kasus yang dibawa oleh Filipina.

PCA PBB itu mengatakan, tidak ada bukti bahwa China telah secara historis mempunyai kontrol atau kuasa eksklusif atas perairan atau sumber daya di Laut China Selatan.

Sengketa wilayah di Laut China Selatan melibatkan China dan beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam dan Vietnam.

Setelah keluarnya putusan pengadilan arbitrase itu pada 12 Juli sampai sekarang, ASEAN masih belum menyatakan sikap, sementara Pemerintah China telah menyatakan tidak mengakui hasil pengadilan arbitrase internasional itu dan menolak ambil bagian dalam menjalankan isi putusan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami