HukumInvestasi

Perubahan Kontrak Karya Freeport

BTN iklan

Jakarta, LEI – PT Freeport Indonesia akhirnya bersedia berunding dengan pemerintah untuk mengubah status kontrak karya hingga 10 Oktober 2017. Pada masa negosiasi itu, perusahaan tetap dapat mengekspor konsentrat tembaga yang terhenti sejak 12 Januari 2017.

Artinya, pemerintah memberikan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara kepada PT Freeport Indonesia (PTFI), di mana ketentuannya serupa dengan Kontrak Karya (KK).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan penyelesaian jangka pendek atas sengketa KK telah disepakati pekan lalu. PTFI siap menjadi IUPK untuk waktu delapan bulan terhitung sejak 10 Februari 2010.

“Perusahaan yang beroperasi di Papua tersebut dapat melaksanakan ekspor konsentrat tembaga dengan membayar bea keluar yang telah ditetapkan. Rekomendasi ekspor sebanyak 1,11 juta ton konsentrat pun telah diperoleh pada 17 Februari 2017 dan tinggal diproses menjadi izin ekspor ke Kementerian Perdagangan,” ujarnya, Selasa (4/4).

Adapun penyelesaian jangka panjang akan dilakukan selama PTFI menyandang status IUPK sementara tersebut. Artinya, ada waktu enam bulan lagi bagi pemerintah dan PTFI untuk melakukan kesepakatan.

Teguh menjelaskan ada empat poin pembahasan jangka panjang yang harus diselesaikan kedua belah pihak, yaitu pertama, stabilitas investasi dan kedua keberlangsungan operasi PTFI, termasuk opsi perpanjangan 2 kali 10 tahun setelah kontraknya habis di 2021.

Poin ketiga, yaitu divestasi saham minimal sebesar 51% dan keempat adalah pembangun fasilitas pemurnian atau smelter.

Dia menegaskan Kementerian ESDM tidak memaksa PTFI untuk tetap pada status IUPK setelah 10 Oktober 2017. Menurutnya, jika PTFI tidak sepakat dengan pemerintah, mereka boleh kembali menyandang status KK.

Terkait dengan perkembangan terbaru itu, juru bicara PTFI Riza Pratama belum mau memberikan tanggapannya. Adapun sebelumya dia menyatakan perundingan sejauh ini bergerak ke arah positif. “Perundingan sudah konstruktif dari kedua pihak,” katanya beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pemegang KK tidak boleh lagi mengekspor mineral yang belum dimurnikan. Berbeda halnya dengan IUP/IUPK yang masih bisa mengekspor mineral olahan atau konsentrat dan bijih nikel serta bauksit.

Teguh melanjutkan pemerintah siap menyusun regulasi baru berupa peraturan menteri sebagai dasar hukum IUPK yang bisa kembali berubah menjadi KK.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan kendati masuk dalam pembahasan jangka panjang, pembangunan smelter PTFI harus mulai dijalankan. Jika tidak, rekomendasi ekspornya bisa dicabut.

“Walaupun dia jadi IUPK tetapi kalau enggak bangun smelter tetep tidak bisa ekspor. Dalam enam bulan gak tercapai ya dicabut,” ujarnya.

Sumber: Bisnis Indonesia

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close