BTN iklan
Hukum

Perusahaan Leasing yang Menarik Kendaraan Tidak Akan Terkena Pidana Bila Memiliki Surat Ini

BANJARMASIN, (LEI) – Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin AKP Ade Papa Rihi menegaskan bakal mempidana pihak yang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor yang kerap dilakukan oknum debt collector di jalan raya.

“Selama saya menjadi Kasat Reskrim, jangan sampai terjadi di Banjarmasin karena saya tidak segan-segan memproses pidananya,” kata Ade kepada Antara, Rabu.

Dia menjelaskan, semua ada mekanisme yang harus ditempuh oleh pihak leasing jika sampai melakukan penarikan kendaraan bermotor dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan.

Salah satu yang wajib dipenuhi adanya perjanjian jaminan fidusia, yakni perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan.

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian.

“Jadi apabila transaksi tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga leasing tidak berwenang melakukan eksekusi,” papar Ade.

Jika pun terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi jika sampai debt collector yang disuruh tidak berbadan hukum alias tanpa sertifikat yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ade mewanti-wanti tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, bakal dijeratnya pidana.

“Saya bisa kenakan perampasan Pasal 368 KUHP. Kemudian juga pemalsuan dokumen jika legalitas debt collector tidak jelas serta Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” tegasnya lagi.

Terkait pendampingan polisi dalam proses eksekusi penarikan kendaraan dari konsumen, tambah Ade, juga mesti sesuai petunjuk Peraturan Kapolri No 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

“Harus mengajukan surat resmi ke Kapolresta dan nanti dari Kabag Ops menunjuk petugas yang melakukan pendampingan. Bukan hanya Reskrim tapi bisa melibatkan Intelkam, petugas berpakaian dinas serta Bhabinkamtibmas setempat yang mengetahui wilayahnya,” paparnya.

Sedangkan tahapan eksekusi pertama melalui surat peringatan dulu sampai tiga kali. Kemudian somasi hingga jalan terakhir adalah penarikan paksa dengan syarat sudah terpenuhinya semua legalitas dan prosedur yang berlaku.

“Yang pasti, penarikan harus dilakukan ketika unit kendaraan berada di tangan penguasaan sang pemilik resmi. Jika sudah berpindah tangan tidak boleh juga dan itu bisa ditelusuri apakah telah terjadi penggelapan dan sebagainya. Nanti polisi yang mendalami dengan laporan resmi dari leasing,” kata Ade.

Ketua APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), Dr. St. Laksanto Utomo menambahkan, bahwa penarikan paksa yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kredit jika telah memenuhi persyaratan serta termasuk juga pendampingan sesuai surat edaran resmi Kapolri, maka tindakan perusahaan tersebut dapat dibenarkan.

“Kasat Reskrim tidak bisa gegabah menjerat pidana bagi perusahaan. Kecuali perusahaan yang bergerak di bidang jasa penarikan kendaraan bermotor menunggak, hal ini perlu diwaspadai, jangan sampai perusahaan memberi jasa secara gegabah”, tutup Laksanto yang sekaligus menjabat sebagai Komisaris di PT Astra Multifinance

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

4 Comments

  1. Secara prosedur, penarikan paksa kendaraan oleh debt collector haruslah melalui perintah eksekusi Pengadilan. Selanjutnya perusahaan meminta pendampingan polisi untuk menarik kendaraan bermotor dari tangan debitor.

    Perusahaan leasing dapat melakukan penarikan paksa kalau sebelumnya mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia, jika tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia tersebut maka penarikan paksa menyalahi prosedur dan dapat dituntut secara pidana.

    Ananda Surya Dharma
    NIM: 2015 527 010

  2. Dalam prakteknya Dilapangan Banyak perusahaan Leasing menggunakan Jasa Debt Collector Ilegal, yang Dimana mereka hanya berbekal Data Nasabah yang menunggak seperti Alamat, Plat Nomor kendaraan tanpa Surat Surat Resmi dari Perusahaan Leasing tersebut, ada Kemungkinan oknum dalam perusahaan yang menjual data tersebut ke oknum debt collector Ilegal, Modusnya adalah memanfaatkan data itu untuk memeras Nasabah, menakuti para nasabah dengan dalih bahwa Kendaraan yang digunakan nasabah harus dibawa kekantor perusahaan Leasing karena menunggak pembayaran, namun dibelakang itu mereka meminta sejumlah Uang Damai diluar sepengetahuan perusahaan Leasing. Untuk menghindari hal hal tersebut Harusnya ada Sosialiasi lebih lanjut kepada kedua belah pihak (Nasabah Dan perusahaan Leasing) agar tidak ada sejumlah oknum yang memanfaatkan keawaman Masyarakat tersebut.

    RUDY HARTONO
    MHS Universitas Sahid Jakarta
    NIM : 2013520015

  3. Menurut saya pihak leasing yg menyewa debt collector pun tdk sepenuhnya salah, krn yg sy lihat dilapangan banyak para debitur yg tdk kooperatif dan tdk konsekuen dgn janjinya.
    Pihak leasing tdk akn menarik kendaraan jika dia bisa kooperatif, namun sayang pada kenyataanya debitur justru bnyk yg melakukan tindak pidana ,entah pindah alamat, pemalsuan identitas objek, maupun penggelapan2 lain yg sgt merugikan leasing.
    Kita bisa lihat sendiri kendaraan2 tanpa surat sangat mudah ditemukan di jalan2, apa lagi di perkampungan ,serta jual beli kendaraan tanpa surat pun agt mudah dilakukan, bahkan sgt laris dipasaran.
    Memang benar setiap pembelian motor harus didaftarkan fidusia, tetapi dengan persaingan usaha yg ketat antar leasing mengakibatkan banyaknya promo2 sprti Cash back, diskon mau pun hal2 lain yg sifatnya menggiurkan konsumen ini tdk dikontrol oleh pemerintah, sehingga persaingan tdk sehat yg mengakibatkan pemindahan biaya utk pendaftaran fidusia yg mana sifatnya wajib , dipindahkan utk promo2/diskon utk konsumen.
    Sy rasa KEMEN No 1169/KMK.01/1991 hanya mengatur masalah kewajiban kreditur tnpa melihat hak kreditur, bhkan tidak memberikan solusi utk masalah persaingan tdk sehat para leasing yg menyebabkan tdk terdaftar fidusia.
    Terus apa solusinya??.. Menurut sy pemerintah hrus menghapus persaingan tdk sehat itu, baru boleh memidanakan para dept collector maupun leasing yg ilegal.
    Dan selama blm adanya kepastian itu, maka para leasing sah2 saja menarik kendaraan asal dlm penarikannya sudah di beri peringatan minimal 3x, dan dept collector tdk melakukan tindak kekerasan.
    Terimakasih

    Ahmad Bukhori
    (2015520004)

  4. Menurut saya selain perjanjian fidusia pihak debt collector pun seharusnya punya surat kuasa langsung guna menarik barang dalam perjanjian.
    Dimana selama ini debt collector hanya langsung mengambil tanpa diperlihatkannya prosedur yang benar dengan menujukan surat kuasa dari perusahaan leasing , isi perjanjian fidusia nya dan hal2 teknis lainnya.
    Maka dari itu sebenarnya debt collector sendiri pun saat menarik kendaraan bisa dikenakan pasal pidana perampasan barang milik seseorang.
    Jadi tanpa prosedur yang benar seharusnya pihak debt collector tidak bisa mengambil kendaraan dari pemilik nya

    Arrika Tri Wibowo
    (2015520007)

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close