Hukum

PGN Klaim Sesuai Hukum

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. mengklaim penyesuaian harga gas industri diputuskan berdasarkan norma hukum penetapan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Saat ini PGN terbelit perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga melanggar Pasal 17 UU No. 5 tahun 1999 terkait dengan praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri di area Medan.

Kuasa hukum PGN (terlapor), Yahdi Salampessy dari Total Consulting Law Firm, mengatakan tuduhan terhadap PGN itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku.

Dalam investigasi awal KPPU dalam perkara No. 09/KPPU-L/2016 ini., PGN diduga menetapkan harga sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan daya beli pelanggan gas industri di Medan. PGN memanfaatkan porsi monopolinya untuk menetapakan harga sepihak yang sangat tinggi.

Yahdi menjelaskan berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negeri dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Sebagai sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka harga bahan bakar gas bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (7/6).

Terlapor menganggap kewenangan tersebut didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang Permohonan Uji Formil Materil terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, menurutnya, dalam penentuan harga, pihaknya selalu patuh dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 21 tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual bahan Bakan Minyak dan Gas Bumi.

“Atas pedoman yang ada, kami tidak bisa dikatakan melakukan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat. Karena dalam UU No. 5/1999 sudah diterangkan, apa yang kami lakukan dikecualikan dalam ketentuan perundangan tersebut,” katanya.

Disebutkan dalam Pasal 50 huruf (a) yang dikecualikan dari ketentuan adalah perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yahdi menambahkan tindakan PGN dalam menetapkan harga jual gas termasuk dalam state action doctrine yang barang tentu dikecualikan dalam hukum persaingan usaha. Kewenangan PGN, katanya, merupakan kewenangan yang sah, yaitu berupa kewenangan delegasi yang bersumber pada peraturan.

Penatapan harga gas industri secara sepihak oleh PGN menyulut kekecewaan pelaku usaha di Medan. Pasalnya, pengusaha harus membeli gas dengan harga yang sangat mahal untuk kebutuhan industri.

Investigator KPPU mempunyai bukti berupa klausul perjanjian jual beli gas (PJBG) yang ditetapkan secara sepihak. Aturan dalam klausul tersebut tidak memuat keseimbangan peran antara PT PGN dengan pelanggan.

Perusahan gas pelat merah terjerat dugaan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

TELUSURI FAKTA

Ketua tim investigator KPPU Dinni Melanie mengatakan akan menghadirkan pelaku industri pengguna, pemerintah hingga saksi ahli untuk membuktikan dugaan penentuan harga gas industri sepihak oleh PGN itu. Dinni belum dapat memastikan jumlah saksi yang akan didatangkan.

Sejauh ini sudah ada 8 saksi yang dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya, dari fakta persidangan, dugaan adanya penetapan harga sepihak menguat.

“Menguatkan dugaan kami, tapi belum sampai pada kesimpulan. Masih banyak saksi yang kami hadirkan, dari pemerintah ataupun pengusaha pengguna,” tuturnya. (David Eka Issetiabudi/bisnis)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami