Hukum

PGN Mangkir di Sidang Perdana

BTN iklan

JAKARTA, LEI — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (Persero) mangkir dalam persidangan pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan dugaan monopoli gas industri di Sumatra Utara.

Persidangan dengan nomor perkara 09/KPPU-L/2016, yang dijadwalkan Selasa (4/4), mulai pukul 14.00 WIB, tidak dapat digelar mengingat panitera sidang tidak mendapatkan konfirmasi kehadiran perusahaan gas tersebut.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyayangkan langkah PGN yang tidak hadir dalam persidangan pendahuluan yang telah dijadwalkan oleh Komisi. Padahal, dengan menghadiri persidangan perseroan dapat mendengar apa yang menjadi dakwaan KPPU.

Dalam hukum acara di KPPU, jika dalam tiga kali pemanggilan terlapor tidak menunjukkan iktikad baik, atau tidak hadir dalam persidangan, Komisi akan menyerahkannya ke pihak kepolisian.

“Tidak kooperatif namanya. Menurut laporan, juga tidak ada penjadwalan ulang yang diajukan terlapor,” tuturnya, Selasa (4/4).

Perkara itu bermula dari laporan masyarakat atas dugaan penetapan harga sepihak PGN di wilayah Sumatra Utara.

Komisi memulai investigasi praktik monopoli pada kurun 2014—2015. Dalam penelusurannya, PGN diduga melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktie Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 17 berbicara soal monopoli, yang melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Syarkawi mengatakan meningkatnya penyelidikan menjadi persidangan setelah investigator menemukan dua alat bukti. Berdasarkan laporan, PGN melakukan penetapan harga jual yang tinggi di delapan area, mencapai US$14 per mmbtu.

“Secara substansi, saya tidak bisa bicara lagi. Akan tetapi, secara prosedural tentu bisa menanggapi bagaimana proses persidangan,” tambahnya.

Sementara itu, hingga pukul 16.00 WIB, KPPU tidak mendapat penjelasan dari terlapor. Dendy R. Sutrisno, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat KPPU, mengatakan akan menjadwalkan ulang persidangan pendahuluan perkara ini.

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan PT PGN Tbk., Heri Yusup, tidak menjawab saat dihubungi. Terpisah, Direktur Pemasaran PGN Danny Praditya menolak untuk memberi jawaban terkait mangkirnya terlapor dalam persidangan yang digelar KPPU.

Dari Medan, Sumatra Utara, industri pengguna gas di Sumut mulai menikmati penurunan harga dari US$12,22 per MMBTU menjadi US$9,95 per MMBTU, berlaku untuk perjanjian kerja sama per Februari 2017.

Adapun, kelebihan pembayaran pada Februari dan Maret 2017 akan diperhitungkan untuk pembayaran gas pada bulan selanjutnya.

Hal tersebut dikemukakan oleh Sales Head Area PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Medan Saeful Hadi.

“Sudah final dan diberlakukan per Februari 2017. Sudah jalan mulai bulan ini. Kami akan berlakukan restitusi. Tapi saat ini penurunan harga berlaku karena sumbernya bukan dari LNG regasifikasi Arun tapi Blok NSO dan sumur Wampu,” jelas Saeful.

Lebih lanjut, dia mengemukakan, jika gas masih bersumber dari LNG regasifikasi Arun, sulit untuk menurunkan harga gas untuk industri.

Sebelumnya, rencana penurunan harga tersebut terjadi pasca Kementerian ESDM merilis Keputusan Menteri No.434 K/12/MEM/2017 pada 13 Februari 2017 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di Medan dan sekitarnya.

Dalam keputusan tersebut, has gas hulu ditekan, yakni dari PT Pertamina dan afiliasinya dengan produdsen Pertamina Hulu Energi Blok NSO dari US$7,85 per MMBTU menjadi US$6,95 per MMBTU plus 1% ICP. Volume gas dijual yakni 4,7 BBTUD.

Selain itu, dari PGN dengan produsen Pertamina EP menjadi US$6,82 per MMBTU plus 1% ICP dari harga US$8,24 per MMBTU. Volumenya mencapai 4,8 BBTUD. Terakhir PGN dari produsen Triangle Pase Inc menjadi US$6,95 per MMBTU plus 1% ICP dari US$7,85 per MMBTU. Volumenya 3 BBUTD.

Untuk penyaluran gas melalui pipa, tarif Pertamina dengan produsen PHE NSO ruas transmisi Arun-Belawan menjadi US$1,88 per MSCF dari US$2,78 per MSCF. Selain itu, tarif Pertamina EP ruas transmisi Pangkalan Susu-Wampu juga diturunkan menjadi US$0,8 per MSCF dari US$0,92 per MSCF. Pun, tarif PGN dengan produsen Triangle Pase Inc ruas transmisi Arun-Belawan menjadi US$1,88 per MSCF.

Sementara itu, biaya distribusi PGN diturunkan menjadi US$0,9 per m3 dari US$1,35 per m3. Keputusan ini berlaku surut sejak 1 Februari 2017.

Kendati harga sudah mulai turun, Ketua Asosiasi Pengusaha Pemakai Gas (Apigas) Sumut Johan Brien menilai penurunan harga tersebut tak sesuai dengan kualitas atau kalori.

Dia merinci, harga tersebut untuk gas industri dengan kandungan kalori 22,64 m3 dalam 1 MMBTU dari sebelumnya 25,65 m3 per MMBTU.

“Kalau kandungan kalorinya seperti itu, kami memperhitungkan bahkan harganya bisa kembali menjadi US$8,7 per MMBTU. Kami menunggu realisasi penurunan harga sesuai Kepmen ESDM. Jangan sampai ada penurunan kualitas,” ucapnya.

Sumber: Bisnis Indonesia

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close