HEADLINESHukum

Pilkada Dan Tekad Menghindari Peternakan Koruptor

Oleh Sri Muryono

BTN iklan

Peternakan koruptor. Demikian pernyataan yang mencuat dari sebuah forum di Jakarta, Kamis (19-4-2018).

Yang mencuatkan pernyataan itu bukan orang biasa, melainkan Prof. Dr. Mafhud Md., sosok yang lama berkecipung di dunia akademis, menjadi politikus, dan mendalami ilmu hukum hingga menjadi pakar hukum.

Ia pernah sebagai anggota DPR dan MPR, pernah pula menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) serta menjadi Menteri Pertahanan RI pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namanya hingga kini masih sering menghiasai lembar-lembar koran dan majalah, laman-laman berita, disebut dalam laporan reporter radio, dan wajahnya kadang terlihat layar televisi.

Yakinlah bahwa Mahfud tidak sedang bercanda atau mengejek menyampaikan pernyataan itu dalam kuliah umum di Para Syndicate, Jakarta, Kamis (19-4-2018). Pernyataannya mungkin sebagai akumulasi atas penilaian masih maraknya kasus korupsi di Tanah Air.

Harus diakui memang masih merupakan angan-angan dan garis mimpi mengenai turunnya grafik dan deret hitung angka-angka korupsi. Yang paling mengkhawatirkan adalah adanya regenerasi koruptor dan pelibatan pelaku utama yang melibatkan anak atau kerabat.

Itu bisa dilihat dari data dan fakta di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada kasus bapaknya diproses KPK dan dihukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta maupun di daerah, ternyata anaknya juga diproses dan dihukum karena kasus korupsi. Kalau bukan anak, setidaknya saudara atau kerabat dekat.

Bukan hanya menjadi pesakitan kasus korupsi karena hasil penyelidikan dan penyidikan, melainkan juga kasus bapak dan anak terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan, untuk kasus ini terjadi belum lama ini di Provinsi Sulawesi Tenggara. Inilah kekhawatiran sedang terjadinya regenerasi korupsi dan pelibatan keluarga dalam tindak korupsi. Oleh arena itu, masih memerlukan perjuangan sangat keras dan konsisten untuk mewujudkan turunnya grafik dan deret hitung angka-angka korupsi.

Salah satu hulu dan ladang dari terjadinya transaksi korupsi adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Pilkada yang membutuhkan logistik sangat besar menjadi celah bagi calon dan petahana yang ingin mencalonkan lagi untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan korupsi.

Akibatnya, ketika adanya pengusutan atas dugaan kasus korupsi, bisa dibilang tidak sedikit kepala daerah yang ditangkap KPK. Data KPK sejak 2004 hingga Juni 2017, menunjukkan sebanyak 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK.

Perinciannya, sebanyak 18 gubernur dan 60 wali kota atau bupati dan wakil wakil bupati. Data itu bakal berubah seiring dengan meningkatkan intensitas pengusutan kasus oleh KPK. akhir-akhir ini.

Beberapa orang yang ditangkap KPK merupakan calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada, 27 Juni 2018. Di antara mereka, ada yang ingin mencalonkan lagi (petahana) maupun yang mengikuti pilkada pada jenjang lebih tinggi (gubernur).

Hasil Pilkada Sebelum 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah .

Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Melihat data KPK itu, tampak tergambar bahwa kepala daerah yang terjaring kasus hukum justru merupakan hasil pilkada langsung.

Namun, belum tentu sebelum dipilih melalui pilkada langsung oleh rakyat, calon kepala daerah dan kepala daerah tidak ada yang melakukan korupsi karena KPK baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, pemberantasan korupsi telah diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 1971.

Sebelum ada KPK, pelaksanaan UU No. 3/1971 dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan. Harus diakui bahwa saat itu amat sedikit (bahkan mungkin tidak ada) kepala daerah yang dipilih DPRD kemudian ditindak atau dihukum karena kasus korupsi.

Bisa jadi karena saat dipilih DPRD tidak perlu banyak modal sehingga tidak butuh logistik sangat besar untuk memenangi pilkada. Sebaliknya, ketika dipilih langsung oleh rakyat justru logistiknya sangat besar sehingga harus mencari cara agar mendapatkan logistik untuk bisa memenangi pertarungan.

Petahana berusaha mempertahankan jabatannya. Calon baru pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa menang. Adu kekuatan politik itu berujung pada adu kekuatan uang atau duit.

Keruh Dunia politik yang terjadi pun demikian keruh demi jabatan politik. Hal itu karena persaingan yang dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menjual atau menggadaikan proyek pemerintah daerah, menjual konsesi pertambangan, jual-beli perizinan dan jabatan, hingga menggandeng pemilik modal (pengusaha dan cukong). Semua dilakukan dan baru akan terbongkar ketika diselidiki dan disidik KPK.

Perkara yang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), baik di Jakarta maupun di daerah, menggambarkan secara lebih perinci mengenai waktu, motif, dan modus sebuah kasus korupsi yang dilakukan calon maupun petahana.

Terkait dengan adanya calon maupun petahana kepala daerah yang ditangkap KPK, itulah tampaknya Mahfud Md. mencuatkan pernyataan bahwa arena pilkada seperti peternakan koruptor.

Tali temali kepentingan calon dan petahana dengan sebagian pengusaha, donator, atau sponsor dalam hubungan simbiosis mutualisme dianggap sebagai awal budi daya untuk tersemainya benih korupsi. Hal itu bisa dilihat dari kasus yang terungkap bahwa korupsi yang melibatkan calon dan petahana umumnya melibatkan orang-orang di birokrasi dan pengusaha.

Sayangnya, kata Mahfud, kini tidak sedikit orang yang menghindar dari tuduhan korupsi dan menjadikan hukum sebagai alat untuk mengelak meskipun sudah jelas publik melihatnya. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.

Hilangnya budaya adiluhung pun menjadi masalah dalam penegakan hukum. Orang Indonesia sekarang mulai tidak takut sanksi moral. Yang ditakuti hanya sanksi hukum.

Saat ini Indonesia belum mampu melahirkan pemimpin di semua lini yang tegas dalam menegakan keadilan. Pemimpin (di semua lini) di Indonesia, tidak hanya presiden, tetapi juga anggota DPR, DPRD, gubernur, dan bupati.

Padahal, kalau mau menjaga negara berbasis nasionalisme, pertama-tama yang harus ditegakkan adalah keadilan tanpa pandang bulu. Persoalannya adalah kesadaran dan kemauan kuat para pemimpin di semua lini yang harus disolidkan.

Yang terpenting adalah bagi calon kepala daerah dan petahana yang berkompetisi pada pilkada pada tahun 2018 untuk tidak melakukan kejahatan yang sama agar tidak menjadi calon penghuni sel KPK.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close