Hukum

Pimpinan KPK Sepakat Angket Cacat Hukum

BTN iklan

Jakarta, LEI – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSako FH-Unand) soal hak angket terhadap KPK.

“Bahwa semua yang dianggap dan ditemukan oleh para pakar itu adalah sesuai dengan pemikiran kami di KPK. Iya kami setuju,” kata Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK, di Jakarta, Kamis (15/6/2017).

APHTN-HAN dan PUSako FH-Unand menyatakan bahwa angket yang digulirkan DPR terhadap KPK cacat hukum baik dari sisi obyek dan subyek serta prosedurnya.

Karena itu, APHTN-HAN dan PUSako FH-Unand merekomendasikan agar KPK tidak menuruti Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket agar KPK selaku lembaga penegak hukum tidak melanggar hukum atau undang-undang dan konstitusi.

“Untuk sementara kami lakukan seperti apa yang diusulkan oleh perhimpunan asosiasi pengajar hukum tata negara, karena itu juga ditandatangani oleh semua pakar yang ada di seluruh Indonesia. Saya pikir pemikirannya valid,” kata Syarif.

Namun demikian, sikap pimpinan itu belum menjadi sikap resmi KPK, karena secara lembaga KPK akan memutuskannya setelah menerima surat resmi dari Pansus Hak Angket dari DPR.

“Sikap terhadap angket itu kalau kami sudah mendapat surat dari sana. Kami belum mendapatkan sampai hari ini dari DPR. Kan sikap resmi itu harus menjawab berdasarkan surat, tidak bisa hanya dinyatakan oleh secara lisan,” kata Syarif.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

241 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami