EkonomiLiputan

PKL Kudus Yang Miliki TDU Masih Minim

BTN iklan

Kudus, 9/2 (Antara) – Jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang memiliki tanda daftar usaha hingga kini masih minim karena dari 3.000 pedagang yang mengantongi TDU baru 150.

“Dari 150 PKL yang sudah mengurus TDU, merupakan PKL Sungai Gelis yang saat ini direlokasi ke kompleks Pasar Burung,” kata Kepala Bidang PKL Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sofyan Dhuhri di Kudus, Jumat.

Untuk meminta semua PKL mengurus TDU, kata dia, memang tidak mudah karena butuh pemahaman soal TDU tersebut.

Selain itu, kata dia, PKL juga perlu mendapatkan sosialisasi lebih maksimal, karena dimungkinkan masih ada yang belum paham soal TDU.

Rencananya, kata dia, masing-masing ketua paguyuban PKL akan diundang terkait kewajiban mereka mengurus TDU.

Sebelumnya, kata dia, sudah ada PKL yang memiliki legalitas usahanya dengan mengurus izin.

Akan tetapi, sesuai Perda Nomor 11/2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL lebih dipertegas menjadi TDU sehingga PKL yang sudah memiliki izin pendasaran juga harus menyesuaikan.

Dengan adanya aturan soal TDU, dia berharap, aktivitas PKL dalam berjualan lebih tertata dan jumlahnya juga terkendali guna menjaga wajah Kota Kudus agar tetap nyaman dan aman.

Penataan yang tertuang di dalam Perda PKL tersebut, juga mempertimbangkan kepentingan umum serta aturan yang ada.

“Karena bertujuan untuk menata, tentunya perlu ada zona PKL sehingga ada kepastian tempat yang diperbolehkan maupun dilarang,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, zona PKL sudah ditetapkan dan sebagian besar juga sudah dilengkapi dengan rambu soal zona.

Ia mencatat, sudah ada 30 rambu yang dipasang di sejumlah titik, sedangkan kekurangannya akan dilanjutkan tahun 2018.

Sesuai perda, zona PKL dibagi menjadi tiga zona, yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau.

Zona merah, kata dia, merupakan zona bersih dari PKL atau lokasi larangan bagi PKL, zona kuning merupakan lokasi sementara untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang ditentukan.

Sementara zona hijau merupakan zona berjualan PKL dengan jumlah PKL yang sudah ditentukan sehingga tidak boleh ada lagi penambahan PKL.

Khusus zona larangan PKL, kata dia, dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan sebagai tempat atau lokasi PKL berjualan.

Sanksi bagi pelanggar perda tersebut, berupa denda Rp500.000 terhadap PKL yang melanggar maupun pembelinya juga akan dikenai sanksi serupa.

Indro, seorang PKL yang berjualan barang bekas mengaku, sudah mengurus TDU saat dirinya direlokasi ke tempat yang baru, setelah sebelumnya lama berjualan di tepi Sungai Gelis.

Dalam mengurus TDU, kata dia, dirinya tidak mengeluarkan uang sama sekali, karena prosesnya gratis dan syaratnya juga tidak sulit.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami