Hukum

PLN Berpotensi Menanggung Rugi

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — Proyek kelistrikan 10.000 MW meninggalkan banyak catatan. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berpotensi menanggung rugi US$78,69 juta dan Rp609,5 miliar akibat permasalahan dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik periode 2006—2015.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) II/2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelemahan perencanaan dan keberadaan harga tak wajar terkait dengan kebutuhan percepatan pembangunan proyek kelistrikan.

“Simpulan tersebut terjadi karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan percepatan proyek tersebut,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Jakarta,  Kamis (6/4).

Proyek-proyek yang dimaksud yakni, PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, PLTU Kalimantan Barat 1 dan Kalimantan Barat 2. Proyek-proyek itu sebagian mangkrak.

Selain potensi kerugian negara akibat proyek listrik mangkrak, PLN juga disebut belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) senilai Rp704,87 miliar dan US$102,26 juta.

Menurut Harry, banyaknya masalah yang membelit PLN itu akibat lemahnya sistem pengendalian internal (SPI).  Permasalahan itu terjadi karena perencanaan kegiatan tidak tepat serta pelaksanaan kebijakan yang justru meningkatkan porsi belanja.

Contoh dari situasi tersebut yakni perubahan atau penambahan jenis pekerjaan meliputi pekerjaan di luar lingkup kontrak, pekerjaan yang seharusnya sudah diakomodasi dalam lingkup kontrak, serta potensi tambahan biaya atas pengajuan klaim kontraktor.

Salah satu ilustasi yang menunjukkan masalah tersebut nampak dalam penyelesaian proyek PLTU Adipala. Proses pelaksanaan proyek tersebut melebihi batas waktu pinjaman pada 2 November 2014, sehingga hal itu memaksa PLN harus menyediakan dana investasi sebesar US$137,56 juta dan Rp555,97 miliar.

Selain kesalahan pengambilan kebijakan, persoalan lain yang membuat tanggungan perusahaan listrik pelat merah itu membengkak adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berawal dari pengesampingan undang-undang, tulisan laporan itu, pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga memengaruhi pencapaian tujuan, denda keterlambatan pekerjaan, serta pemborosan.

Namun demikian, menurut Harry, efektivitas pemeriksaan BPK hanya akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

PERIKSA SKK MIGAS

Disamping proyek 10.000 MW. Lembaga auditor negara itu juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap SKK Migas terkait kegiatan pengelolaan rantai suplai.

Kesimpulan BPK terkait proses tersebut adalah pengelolaan rantai suplai belum didukung sistem pengendalian internal yang memadai dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai undang-undang.

“Mereka juga belum memiliki standar, jenis, dan kategori terkait dengan besaran biaya yang digunakan [pada kegiatan operasi perminyakan,” ungkap Harry.

Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian pada pemeriksaan operasional BUMN di antaranya pengadaan pemasangan pipa jalur Bitung – Cimanggis dan proyek pengembangan Duri – Dumai senilai US$21,85 juta.

Selain itu ada pula pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas Batam senilai Rp18,57 miliar  yang tak bisa dimanfaatkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Secara terpisah, I Made Suprateka Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN mengatakan, setiap temuan yang dilaporkan oleh BPK selalu ditindaklanjuti oleh PLN. Mereka memastikan, dari tindaklanjut tersebut, sebagian proyek sudah ada yang selesai atau tinggal menunggu penyelesaian.

Suprateka mencontohkan, dari 10.000 MW,  kini hanya tinggal 600 MW yang belum diselesaikan. Itupun menurutnya nilai proyeknya tak terlalu besar dan sebagian dalam proses perampungan.

“Totalnya tinggal 900 MW, tetapi dari jumlah tersebut 600-an sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

Mereka pun memastikan, sisa proyek yang belum diselesaikan  diharapkan bisa terealisasi dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.

Secara umum, dalam IHPS II/2016, BPK mencatat semenjak 2003 hingga akhir 2016 telah menerbitkan 231 surat yang memuat 446 temuan terkait indikasi pidana. Laporan ke penegak hukum ini setara dengan Rp33,52 triliun dan US$841,88 juta.

Lebih rinci, laporan pidana yang telah disampaikan meliputi 206 temuan senilai Rp6,70 triliun dan US$218,76 juta atau ekuivalen Rp9,65 triliun ke Kejaksaan.

Sebanyak 65 temuan senilai Rp20,78 triliun dan US$14,04 juta atau setara Rp20,97 triliun ke Kepolisian serta 175 temuan senilai Rp6,03 triliun dan US$609,08 juta atau setara Rp14,22 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin me nga ta kan ada nya laporan pi da na dari BPK yang tidak di tin dak lanjuti harus menjadi ba han bagi pengawas untuk di tin dak lanjuti. (bisnis)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close