Hukum

Polri Hentikan Perkara Kaesang Karena Dianggap Mengada-ada

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/Tribun) – Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin mengatakan, laporan yang disampaikan oleh Muhammad Hidayat (MH) terhadap putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tidak akan ditindaklanjuti. Pasalnya, laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

“Saya tegaskan (laporan) itu mengada-ada. Ya, laporannya mengada-ada. Ya kami tidak akan tindaklanjuti laporan itu,” kata Syafruddin, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017).

MH sebelumnya, melaporkan Kaesang ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian.
Kaesang diduga melakukan ujaran kebencian melalui vlog (video blog) berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah ke akun YouTube miliknya.

Menurut MH, ada beberapa kata atau kalimat berupa ujaran kebencian yang dilontarkan Kaesang.

Salah satunya, kata “ndeso”.

Menanggapi itu, Syafruddin menilai, kata “ndeso” yang dimaksud oleh Kaesang tidak menunjuk pada subjek tertentu melainkan suatu candaan.

Guyonan ini, sudah ada dan dilontarkan oleh masyarakat Indonesia sejak lama.

“Omongan ‘ndeso’ itu kan ya, saya juga dari kecil sudah dengar omongan ‘ndeso’ itu, guyonan saja,” kata Syafruddin.

Syafruddin menegaskan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, polisi harus rasional dan memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, tidak semua laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti.

“Jadi kita juga, Polri, penyidik itu harus rasional, jadi tidak semua laporan masyarakat ditindaklanjuti. Kalau itu rasional, ada unsurnya itu bisa ditindaklanjuti, kalau tidak ada, ya tidak perlu,” kata Syafruddin.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hero Bachtiar menegaskan, pelapor Kaesang Pangarep hanya memberikan bukti berupa video yang diunggah akun Kaesang.

Dengan berbekal video tersebut, MH melaporkan Kaesang atas dugaan melakukan ujaran kebencian.

“Iya (bukti dari pelapor) hanya tayangan video YouTube,” ujar Hero.

Menurut dia, tidak ada bukti yang diberikan selain video tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan MH itu masih didalami pihak Polres Metro Bekasi Kota.

“Saat ini anggota sedang minta tanggapan ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli pidana,” kata Hero.

Sementara itu, MH (53) mengaku akan memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait laporannya.

MH melaporkan Kaesang melakukan ujaran kebencian melalui vlog (video blog) berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah ke akun YouTube Kaesang.

MH mengaku membuat laporan tersebut sebagai bentuk kepedulian.

MH Ternyata Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya pernah menetapkan pelapor Kaesang Pangarep, Muhammad Hidayat (MH), sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian.

Dia juga pernah menjalani masa penahanan di Rutan Mapolda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, Hidayat telah ditangguhkan penahanannya.

“Ditangguhkan karena alasan kesehatan,” ujar Argo seraya menambahkan, polisi menangguhkan penahanannya lantaran ada jaminan dari istri Hidayat.

“Penjaminnya istrinya, Rahayu Ningsih,” kata Argo.

Hidayat ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya lantaran melontarkan ujaran kebencian terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan.

Saat itu, dia menyunting video Iriawan ketika mengamankan aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu.

Ia ditangkap polisi atas kasus tersebut pada 15 November 2016 lalu. Dia ditangkap di indekos di Bekasi, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu Kombes Awi Setiyono mengatakan, Hidayat telah menggiring opini publik dengan memberi judul video dengan kalimat seolah-olah Kapolda telah melakukan provokasi.

“Di dalam akun tersebut memuat judul ‘terungkap Kapolda Metro Jaya provokasi massa FPI agar serang massa HMI’,” ucap dia.

Awi mengatakan, Hidayat sengaja mengunggah dan menyunting video tersebut. Tujuannya, kata Awi, agar publik menuding Kapolda memprovokasi organisasi masyarakat (ormas) untuk menyerang ormas lainnya.

Hidayat dijerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana paling lama enam tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami