Hukum

POTRET PERSAINGAN USAHA : Denda Sebagai Efek Jera

BTN iklan

Jakarta/Lei – Komisi Pengawas Persaingan Usaha merilis total nilai denda dan ganti rugi mendekati Rp2,07 triliun dalam kurun waktu 17 tahun. KPPU mengklaim, capaian tersebut tak pantas dibanggakan, mengingat tujuan utama denda ialah efek jera.

Denda dan ganti rugi yang disalurkan ke kas negara tersebut, merupakan hasil atas putusan 348 perkara.

Bicara sektor usaha, konstruksi menempati posisi teratas atau paling kerap masuk perkara dengan kontribusi perkara sebanyak 27%, jauh meninggalkan sektor migas, alat kesehatan, peternakan, yang masing-masing berkontribusi sebanyak 5%.

Hal ini wajar, mengingat laporan dan penanganan perkara banyak datang dari sengketa pengadaan barang dan jasa di daerah. Proyek tender berkenaan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, pembangkit listrik hingga bendungan, sudah pernah disidangkan Majelis Komisi.

Walaupun mayoritas perkara yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha datang dari sengketa tender, namun kontribusi denda dari perkara non tender lebih besar.

Hanya saja, jika dilihat dari 7 perkara yang diputus KPPU dalam kurun waktu setahun terakhir, denda yang berasal dari putusan sengketa tender mencapai Rp20,47 miliar, sementara dari kasus kartel maupun persekongkolan menembus Rp191,57 miliar.

Nilai denda yang hampir menyentuh Rp200 miliar tersebut, datang dari perkara dugaan kartel pengaturan produksi bibit ayam pedaging yang melibatkan 11 perusahaan, perkara dugaan persekongkolan dalam lelang Jack Up Drilling Rig Services for BD (melibatkan dua perusahaan), serta perkara dugaan penetapan harga scuter matic 110 CC – 125 CC (melibatkan dua perusahaan).

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan dengan banyaknya perkara yang ditangani dalam kurun 17 tahun, membuktikan bahwa dinamika sengketa persaingan usaha di Tanah Air cukup tinggi. Ukuran tersebut, jika dibandingkan dengan kinerja komisi persaingan di negara-negara Asean, seperti Thailand, ataupun Singapura.

Meskipun denda yang diciduk dari praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut cukup tinggi, Syarkawi tak ingin publik beranggapan capaian itu menjadi salah satu target kinerja. Sejatinya Komisi ingin perkara yang disidangkan berkurang.

“Parameternya menjadi jelas, bahwa persaingan usaha di Tanah Air lebih baik. Walaupun menjadi tantangan bersama, bagamana terus membumikan beleid persaingan usaha dan memastikan praktik usaha yang sehat berjalan,” katanya.

Setelah Komisi memutus denda dalam sebuah perkara dan telah berkekuatan hukum tetap, baiknya memang sanksi administras tersebut lekas di eksekusi. Kali ini, KPPU mengklaim urusan eksekusi denda bukan dalam koridor kerja mereka.

Dari Rp2 triliun nilai denda selama ini, sayangnya baru sekitar Rp303 miliar yang baru disetor ke kas negara. Padahal, ada Rp462 miliar yang sudah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya para pelaku usaha yang diputus bersalah menyetorkannya.

Setidaknya, hingga saat ini ada 127 terlapor yang harus membayar denda, namun belum melaksanakannya.

//PERHATIAN BERSAMA//

Belakangan, persoalan pengenaan sanksi adminitratif yang dikenakan KPPU, menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha. Dalam RUU Persaingan Usaha yang belum lama ini disahkan DPR, denda administratif dikenakan 5% – 30% dari total omzet kurun waktu pelaku usaha melakukan praktif persaingan tidak sehat.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Draft RUU Persaingan Usaha, pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, penetapanan pembayaran ganti rugi, pengenaan denda paling rendah 5% atau paling tinggi 30% dari nilai penjualan pelaku usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran, rekomendasi pencabutan izin usaha, serta publikasi para pihak dalam daftar hitam pelaku usaha.

Syarkawi menambahkan besaran denda jangan hanya dilihat persentase yang tertinggi. Namun, besarnya denda yang dijatuhkan diamini untuk membuat pelaku jera dan tidak melakukan aktivitas persaingan tidak sehat.

“Jangan dilihat selalu 30%, karena tidak selalu sebesar itu. Tujuan akhirnya sekali lagi efek jera,” ujarnya.

Masih bicara denda, kalangan akademisi bicara lantang mengenai persepsi Komisi melihat hukuman administratif bagi terlapor yang terbukti bersalah. Pasalnya, jika paradigma yang digunakan KPPU adalah menghukum, akan memberatkan pelaku usaha.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Ningrum Natasya Sirait memandang akan salah jika yang menjadi parameter keberhasilan kinerja adalah banyaknya pelaku usaha yang mendapatkan denda atas kesalahannya.

“Perlu juga dilihat hal-hal fundamental dalam hukum acara di KPPU. Karena itu menjadi perhatian semua pihak yang berhubungan dengan Komisi,” tuturnya.

Sementara itu, Apindo angkat suara berkenaan sanksi yang dijatuhkan KPPU selama ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap bahwa upaya preventif untuk mencegah adanya persaingan tidak sehat didahulukan, dibandingkan penindakan.

Berbeda dari model sanksi administratif yang tercantum pada UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang memberikan porsi denda paling tinggi senilai Rp25 miliar. Dalam amandemen undang-undang yang masuk pembahasan tingkat pemerintah, yang dijadikan ukuran adalah persentase dari nilai penjualan.

“Nilai penjualan itu didalamnya juga ada modal perusahaan. Harus disadari juga bahwa setiap keuntungan dalam produk, marginnya tidak sama. Makanya kami anggap ini kurang tepat jika memakai ukuran nilai penjualan,” tutur Ketua Tim Pakar Apindo Sutrisno Iwantono.

Dari semua komentar dari stakeholder tentang skema pengenaan denda, yang perlu dicermati selanjutnya adalah ganti rugi masyarakat akibat tindakan persaingan tidak sehat terlupakan.

Padahal, hadirnya KPPU sebagai pengawas, juga digunakan untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi serta pelaku usaha mendapat porsi yang sama dalam persaingan usaha.

Perubahan perilaku yang tidak sehat, persekongkolan antarpengusaha yang mempersempit ruang konsumen untuk memilih atau membatasi pelaku usaha untuk mendapatkan lapangan yang sama wajib terus diminimalisir.

Sebagai wasit, disini KPPU tidak boleh luput. Sudah 17 tahun lho…

 

 

bisnis

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami