HukumPKPU

Pra Verifikasi PKPU PT. Sari Keramindo International

BTN iklan

LEI, Jakarta– PT. Sari Keramindo International yang beralamat di Jalan Mercedez Benz, Cicadas, Bogor memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan pengusaha terhadap 157 buruhnya diputuskan tidak sah, sehingga pengusaha berkwajiban membayar kompensasi yang menjadi hak buruh.

Dalam acara putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.Sus-PHI/2020 bahwa pengusaha berkewajiban membayar hak-hak buruh sebesar Rp. 11.748.713.856,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Ketua Perangkat Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (SPKEP) PT. Sari Keramindo International Ade Buchori mengatakan, sebagaimana kesepakatan bahwa semua kewajiban pengusaha tersebut akan diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja.

PT.Sari Keramikindo International memiliki banyak pelanggan akan tetapi pelanggan sudah tidak berlangganan yang menyebabkan berkurangnya pemasukan dari perusahaan tersebut dan berimbas masalah keuangan hingga saat ini.

Lemabaga Studi Hukum memberi kesempatan mempertemukan Staff Sari Keramindo International yang diadakan di Haji Nawi 10b tertanggal 20 November 2020. Tujuan dari Pertemuan ini adalah pelaksanaan Praverifikasi Tagihan PT. Sari Keramindo International yang dihadiri 3 Staff dari PT.Sari Keramindo International dan dihadiri oleh beberapa debitur yang bersangkutan dalam rangkaian proses PKPU PT. Sari Keramindo International. Tindak Lanjut dari Praferivikasi PKPU ini Berdasarkan Putusan MA Nomor 274 / Pdt.Sus/PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst akan diadakan Kamis, 26 November 2020 jam 10.00 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat.

Setelah Pertemuan selesai tim redaksi menemui Salah satu fasilitator dalam Perkara PT Sari Keramindo International salah Satunya Ryan.
“Pertemuan tersebut bersifat informal dan bertujuan untuk efisiensi pencocokan piutang yang terhitung dengan pegawai kontrak yang dipekerjakan”, begitu yang dituturkan Ryan pada pertemuan Praverifikasi PKPU.

Ryan Juga menuturkan bahwa “Kendala yang dialami pengurus ada tagihan yang tidak didasari bukti, itu yang sulit menjadi landasan hukum. Hukum tidak ada bukti autentik tertulis sulit untuk dipercaya dan ada beberapa tagihan juga hanya sebuah pernyataan dan saat ini beberapa tagihan juga ada yang terpending dan baru dipelajari oleh penyelenggara”.

 

 

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami