Hukum

Praktisi: Menunggu Sanksi Tegas Kepada Lion Air

BTN iklan

 

JAKARTA, LEI 15/11 – Pemerintah diharapkan tegas terhadap kesalahan perusahaan jasa penerbangan yang melakukan kesalahan (mismanagement) dalam menjalankan prosedur penerbangan, karena kesalahan itu bedampak pada jatuhnya korban manusia.

Jatuhnya pesawat LIon Air, JT 610 di perairan Karawang 1 bulan silam, menelan korban sekitar 189 penumpang, dan hingga kini belum semua korban tersebut dapat ditemukan.

Pemerintah seyogianya bersikap tegas terhadap perusahaan penerbangan itu, jangan terkesan “ragu-ragu” dalam memberikan sanksi jika perusahaan itu dinilai lalai atau tidak sesuai standar. “Kasus serupa sebelumnya, seperti Adam Air sikap pemerintah tampak tegas,” kata Praktisi Hukum, Dr. Laksanto Utomo, kepada pers di Jakarta, Kamis.

Laksanto yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, mengomentari lambatnya sikap tegas pemerintah itu lantaran hingga kini semua pihak hanya menunggu soal “black box” yang belum dapat dipublikasikan, dan seolah prosedur perusahaan dalam menjalankan proses penerbangan sudah dinilai benar.

“Inikan rasa keadilan informasi publik, apakah perusahan Lion Air yang menguasai penerbangan di Indonesia itu sudah sesuai standar atau belum, karena risiko penerbangan itu cukup tinggi,” kata Laksanto yang mengingatkan juga low cost carrier itu jangan sampai mengorbankan asas keselamatan penumpang.
Ia mengatakan, saat pesawat itu jatuh, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan memberi sanksi tegas dengan mempertimbangkan hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Namun dalam perkembanganya, investigasi tampak lambat bahkan seolah kesalahan akan dibawa ke AS sebagai negara yang memproduksi Boeing JT 610 itu.
Celakanya, perusahaan itu-pun belum mau membuka semua yang diminta oleh KNKT. “Ini yang menjadikan bias informasi masyarakat,” katanya.

Potret buram Jika melihat ke belakang, pemerintah sempat membekukan seluruh izin terbang untuk Adam Air pada April 2008, terkait insiden jatuhnya pesawat Boeing 737 dengan registrasi PK-KKW di perairan Majene, Sulawesi Barat pada Januari 2007.

Kejadian itu dikabarkan sekitar 102 orang dinyatakan hilang termasuk badan pesawatnya. Akan tetapi, kotak hitam yang menjadi objek utama penyelidikan berhasil ditemukan tim pencari di kedalaman 2.000 meter di perairan Majene.

Berdasarkan penyelidikan terhadap isi kotak hitam, KNKT menyimpulkan insiden jatuhnya pesawat terjadi akibat berbagai faktor, diantaranya kerusakan alat navigasi pesawat, dan pada akhirnya, izin perusahaan untuk terbang dicabut.

Menjawab pertanyaan, Laksanto mengatakan, bisa saja masyarakat melakukan “class action” hukum jika pemerintah lamban memberikan informasi sementara masyarakat hingga kini belum mendapatkan keterangan yang jelas sebab musabab terjadinya kecelaaan itu, katanya.
*****

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eighteen − nine =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami